JAKARTA- Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon mengatakan butuh kemauan politik atau political will dari pemerintah dalam upaya penguatan pertahanan dan keamanan khususnya di kelembagaan TNI.Dia mengatakan pemerintahan Jokowi menjanjikan akan menempatkan 1,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk menguatan pertahanan dan keamanan."Namun sayangnya 1,5 persen dari PDB apabila pertumbuhan ekonomi 7 persen, jadi kacau," kata Effendi dalam diskusi bertajuk "Quo Vadis TNI" di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa(12/3).
Dia mengatakan 1,5 persen dari PDB sekitar 220 triliun rupiah lalu bayangkan dengan anggaran pertahanan dan keamanan China sebesar 3.000 triliun rupiah. Menurut dia pemerintah menghadapi sisi dilematis, karena kita mendorong anggaran yang cukup dan ideal sebesar 200 triliun rupiah. Namun di sisi lain dia mengatakan, minimnya anggaran itu bagaimana menyiasati pembangunan untuk meningkatkan kemampuan tempur kemampuan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) dan juga tentu kesejahteraan dari TNI itu sendiri.
"Apapun alasannya kalau selalu dikatakan negara tidak punya dana yang cukup, kenapa untuk yang lain cukup. Kenapa untuk infrastruktur cukup, apa gunanya infrastruktur kalau negara kita tidak aman, memang tidak bisa ditunda proyeknya Basuki itu," ujarnya. tri/AR-3