Dibutuhkan komitmen kuat untuk mengurangi sumber-sumber polusi dengan menggenjot pengembangan energi baru dan terbarukan.
JAKARTA - Pemerintah harus mempercepat kebijakan transisi energi, mengingat kualitas udara di perkotaan besar, terutama Jakarta, makin buruk. Karena itu, dibutuhkan komitmen kuat dari pemerintah untuk mengurangi polusi, terutama dari sumber energi fosil.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengatakan saat ini kualitas udara di Jakarta makin buruk. Buruknya kualitas udara tersebut, lanjutnya, karena sumber polusi makin banyak, seperti dari kendaraan bermotor, emisi, dan gas buang dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara di sekitar Jakarta, polusi industri, dan pembakaran sampah.
"Harus ada komitmen politik untuk mengurangi sumber-sumber polusi, khususnya dari transportasi dan PLTU. Ini harus dilakukan segera karena polusi udara berdampak serius pada kesehatan masyarakat dan biaya kesehatan yang harus ditanggung masyarakat dan pemerintah," ujar Fabby, di Jakarta, Selasa (25/7).
Saat ini, pertumbuhan kapasitas pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) terkesan lambat. Hingga semester I-2023, kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga EBT baru mencapai 12.736,7 megawatt (MW). Angka tersebut masih jauh dari target bauran EBT terhadap energi nasional sebesar 23 persen pada 2025.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana, mengatakan tenaga surya memiliki peran strategis dalam mengakselerasi upaya transisi energi khususnya di kawasan Asia Tenggara (Asean).
"Indonesia melihat surya ini menjadi sumber energi terbarukan yang strategis. Kami ingin melihat energi terbarukan lainnya bisa menyediakan kontribusi yang cukup besar bagi bauran energi kita. Indonesia sudah siap," katanya dalam Indosolar Expo 2023 di Jakarta, Selasa (25/7).
Potensi Besar
Dadan menyebutkan pemerintah terus berkoordinasi dengan banyak pemangku kepentingan untuk menjadikan Asean sebagai hub penting di bidang transisi energi, paling tidak di kawasan Asia, khususnya dengan pengembangan energi surya. Dia mengatakan sebagai negara tropis, Indonesia tidak memiliki isu soal sumber energi matahari.
"Indonesia dan Singapura itu berbagi sumber yang serupa dalam hal sinar matahari. Bedanya cuma di area, kita punya dua juta kilometer persegi, sementara Singapura punya 700 kilometer persegi. Cuma itu bedanya," katanya.
Dadan mengatakan Asean juga punya target porsi energi baru terbarukan (EBT) pada bauran energi sebesar 23 persen sesuai Asean Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC). "Ini target bersama, jadi saat ini target kita memberikan kontribusi," katanya.
Dadan menambahkan pasar tenaga surya di kawasan Asean juga tercatat cukup besar seiring dengan banyaknya negara-negara di kawasan ini yang telah memproduksi rantai pasok tenaga surya. Dari total 73 gigawatt kapasitas manufaktur listrik tenaga surya di Asean, saat ini separuhnya dipasok oleh Asean.
"Indonesia juga berusaha memberikan kontribusi yang baik khususnya dalam penyediaan energi berkelanjutan, sehingga isu strategis surya ini bisa dipandang dalam peran Indonesia sebagai Ketua ASEAN," katanya.