Pembangunan masif pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara di kawasan industri atas nama pertumbuhan ekonomi masih didukung oleh rangkaian kebijakan.
JAKARTA - Pemerintah menegaskan pengembangan listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) sesuai komitmen Indonesia dalam Paris Agreement dan target netralitas karbon atau Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Karena itu, diperlukan setidaknya investasi sebesar 14,2 miliar dollar AS atau setara 218,52 triliun rupiah (kurs saat ini 15.388,90 rupiah/dollar AS) untuk meningkatkan kapasitas listrik EBT menjadi 8,2 gigawatt (GW).
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Eniya Listiani, menyebut Indonesia memerlukan investasi hingga tahun depan (2025) hingga 14,2 miliar dollar AS guna menaikkan kapasitas dari renewable itu hingga 8,2 gigawatt. "Kita bisa menaikkan bauran energi terbarukan tahun depan dari 13 persen menjadi 21 persen," katanya di Jakarta, Kamis (5/9).
Menurut Eniya, peningkatan kapasitas listrik EBT sesuai target pada 2025 bukanlah sebuah keniscayaan, namun memerlukan dana investasi yang sangat besar. "Jadi memang perlu dana yang besar, tetapi bukan tidak mungkin," tutur Eniya.
Eniya mengungkapkan beberapa sumber energi terbarukan di Indonesia yang potensi ketersediaanya mencukupi bahkan beberapa melimpah, seperti solar atau tenaga surya (3.294 GW), angin (155 GW), air (95 GW), arus laut (63 GW), bahan bakar nabati atau BBN (57 GW) dan anas Bumi (23 GW).
Untuk sumber energi panas bumi yang potensinya sangat besar dan berperan penting dalam mewujudkan NZE, Eniya mengaku sudah menawarkan pengembangannya kepada investor.
"Indonesia memiliki potensi sumber energi panas bumi yang melimpah hingga mencapai 23,6 GW dengan yang sudah termanfaatkan 2,6 GW (11 persen) sehingga ketersediaannya untuk dimanfaatkan masih sangat terbuka. Sudah kita tawarkan ke berbagai pihak dan sekarang sudah ada yang di-develop. Ada yang masih kita tawarkan kepada investor yang berminat mengembangkan panas bumi di Indonesia," jelas Eniya.
Selain mempunyai potensi yang besar sebagai base load, ketersediaan sumber EBT hampir ada di seluruh wilayah Indonesia.
Pemerintah berencana menawarkan lima wilayah kerja panas bumi pada 2025 untuk Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) yakni Gn Lawu (+-195 MW), Sipoholo Ria-Ria (+-35 MW) dan Cubadak -Panti (+-30 MW) dan 2 Tender Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP), satu di Telaga Ranu (+-85 MW) dan Wapsalit (+-46 MW). "Kami berharap lima lokasi panas bumi tersebut dapat menarik investor untuk mengembangkannya," ucap Eniya.
Komitmen Lemah
Sementara itu, Direktur Celios, Bhima Yudisthira, mengatakan komitmen pemerintah melakukan transisi energi masih rendah. Menurutnya, sampai sekarang Indonesia belum juga menjalankan pajak karbon.
Pembangunan masif pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara di kawasan industri atas nama pertumbuhan ekonomi masih didukung oleh rangkaian kebijakan.
