JAKARTA - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diminta untuk menjadi motor penggerak pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) di daerah karena besarnya potensi energi hijau belum tergarap maksimal. Masuknya perusahaan berpelat merah tersebut diharapkan nilai tambah akan lebih dirasakan oleh masyarakat luas.
Anggota Komisi VI DPR RI, Rafli, mengungkapkan Aceh salah satu daerah kaya akan potensi EBT. Energi bayu atau angin dan juga energi biotermal semuanya ada di Aceh. Hanya saja, menurutnya, tinggal sejauh mana keberanian dari Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN melakukan kerja besar dalam menggali dan mengelola potensi yang sangat luar biasa tersebut.
Rafli mendorong perusahan-perusahaan negara agar betul-betul dapat melihat peluang besar ini dan menjadikan peluang tersebut sesuatu bermanfaat bagi negara, khususnya Aceh. "Ayolah lakukan studi, jangan perusahaan-perusahaan asing yang terus berspekulasi di sini. Kita melihat bagaimana hari ini ada (perusahaan) Mubadala Petroleum, Premiere, Repsol, lalu bagaimana dengan perusahaan negara sendiri harus berani melakukan kajian, harus berani melakukan studi karena keuntungan dan prospek dari potensi ini juga sangat menjanjikan," ungkapnya di Jakarta, Rabu (10/8).
Anggota Komisi VI DPR RI, Tommy Kurniawan, berharap agar BUMN-BUMN yang bergerak di bidang energi dapat segera memikirkan roadmap EBT, mengingat energi fosil ke depan akan semakin menipis.
"Kita sudah menyadari bahwa hari ini kalau Presiden menaikkan harga pertalite itu akan berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyaklah, terutama kebutuhan pokok. Makanya harus dipercepat untuk transformasi ke energi terbarukan agar masyarakat bisa memilih, ya kan," kata Tommy.
Dampak Langsung
Pekan ini, anggota Komisi VI DPR RI melakukan reses ke Aceh. Anggota Komisi VI DPR RI, Muslim, menyoroti soal pengembangan EBT di Provinsi Aceh. Sampai kini, Daerah Serambi Mekah itu tidak memiliki kekurangan potensi sumber daya alam.
"Kita harapkan, jangan sampai seperti tikus mati di lumbung padi. Artinya, seberapa pun perusahaan yang masuk di Aceh, tentu kita harapkan ada peran BUMN. Sehingga kita harapkan ada dampak secara langsung kepada masyarakat, baik secara ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, harus betul-betul menjadi prioritas," tutur Muslim.
Muslim tidak ingin hal serupa terulang lagi seperti di proyek Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe (KEKAL), di mana masyarakat sekitarnya masih mengalami kemiskinan. "Kita enggak mau lagi seperti itu. Terus kita harapkan ke depan, apa pun perusahaan yang masuk ke sini, khususnya kita berharap tentu yang milik negara ya. Sehingga dampak secara langsung kepada masyarakat Aceh untuk pemberian ekonomi masyarakat, tentu buat kesejahteraan masyarakat Aceh ke depan, saya pikir itu penting," tandas dia.
