Tugas berat kini dipikul oleh Wakil Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin. Mantan Direktur PT. Inalum itu diberi mandat oleh Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Tim Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (Satgas PEN) yang ditugaskan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.
Lantas langkah-langkah dan program apa saja yang akan dilakukan Budi Gunadi Sadikin terkait dengan pemulihan ekonomi Indonesia saat ini, menjaga agar pertumbuhan ekonomi kuartal III tidak negatif, dan tersedianya lapangan kerja di tengah pandemi korona. Berikut kutipan wawancara wartawan Koran Jakarta, Fredrikus W Sabini, dengan Budi Gunadi Sadikin, di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Baru-baru ini Kementerian BUMN menjalin kerja sama dengan organisasi internasional yang juga menjadi anggota World Bank Group, International Finance Corporation (IFC). Apa tujuannya?
Itu demi meningkatkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG) dalam peranan Direksi dan Dewan Komisaris BUMN. Kerja sama ini ditandai dengan prosesi penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pada 13 Juli lalu. Diharapkan mampu memperbaiki kualitas penerapan GCG pada BUMN, utamanya terkait peningkatan peran dan profesionalitas Direksi dan Dewan Komisaris BUMN.
Dengan semakin membaiknya GCG tersebut, kami yakin ke depan akan berpengaruh positif bagi BUMN dalam hal mendorong efisiensi dan efektivitas operasional serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMN, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kinerja dan daya saing BUMN itu sendiri.
Anda ditunjuk menjadi Ketua Satgas PEN. Apa tugas khusus yang dimandatkan Presiden untuk Anda?
Pesan khusus dari Presiden supaya Satgas ini bisa menjaga pertumbuhan ekonomi, terutama kuartal III sampai akhir bulan September 2020. Tentu instruksi itu penting dijaga demi pertumbuhan tidak negatif.
Presiden juga memberikan pesan agar kita bisa menjaga lapangan kerja bagi rakyat Indonesia dan juga menjaga agar level income-nya bisa dipertahankan di level yang cukup untuk kehidupan sehari-hari.
Kita akan menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi ini dengan kita menjaga tingkat ketersediaan lapangan kerja, kita juga menjaga kemampuan belanja dari seluruh rakyat.
Perlu diketahui bahwa krisis ekonomi yang terjadi saat ini berbeda dengan sebelumnya tahun 1998, 2008, dan 2013. Penyebabnya ialah krisis-krisis ekonomi tersebut disebabkan oleh krisis keuangan, sedangkan kali ini krisis ekonominya disebabkan krisis kesehatan, sehingga semua program-program ekonomi kami harus mendukung dan men-support kegiatan atau program-program kesehatan.
Program kesehatan diperlukan supaya masyarakat itu kembali menjadi memiliki rasa aman. Dengan masyarakat memiliki rasa aman maka akan kembali ke luar, kontak fisik akan terjadi, dan aktivitas ekonomi akan berputar kembali. Hanya masalah saat ini ialah masyarakat tidak berani keluar karena ada krisis kesehatan, kontak fisik tidak terjadi sehingga kegiatan ekonomi juga berkurang drastis.
Kontak-kontak fisik yang diganti dengan kontak digital atau kontak virtual, belum bisa sama level aktivitas ekonominya seperti kontak fisik biasa.
Dampaknya, semakin lama rasa aman ini terbangun kembali, akan kian banyak ruang fiskal yang harus dipakai untuk menjembatani karena aktivitas ekonomi belum kembali.
Kalau kita bisa lebih cepat membangun rasa aman di masyarakat, kita bisa lebih cepat mengajari masyarakat dengan perubahan perilaku yang baik, dengan protokol kesehatan yang lebih disiplin, rasa aman ini akan kembali, orang akan berani keluar melakukan kontak fisik dan kegiatan ekonomi berputar sehingga ruang fiskal pemerintah akan kembali ke level normal.
Satgas ekonomi dinamakan satgas pemulihan dan transformasi ekonomi maksudnya fokus ke bidang pemulihan ekonomi yang sifatnya cepat dan jangka pendek, dan juga harus fokus ke program transformasi ekonomi yang sifatnya fundamental dan jangka panjang.
Dalam masa pemulihan rasa aman, insentif ekonomi atau stimulus fiskal diperlukan agar rakyat tetap merasakan pertumbuhan walaupun berkurang aktivitas kerjanya tetap mendapatkan income-nya cukup.
Ada banyak program yang sudah dibuat dan melihat bahwa kuartal III penting, sehingga akan fokus ke beberapa program secara spesifik tugasnya adalah mencoba menahan menjaga pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja di rakyat.
Dua program utama yang akan kami konsentrasikan dalam dua sampai empat minggu ke depan adalah program bantuan UMKM produktif. Bantuan ini dalam bentuk grant dalam bentuk bantuan, bukan dalam bentuk pinjaman.
Rencananya, akan diberikan sebesar 2,4 juta rupiah per orang dan diharapkan bisa digunakan bukan hanya untuk kehidupan sehari-hari, tapi juga digunakan oleh para UMKM untuk mulai berusaha.
Arahan Presiden diusahakan, cepat mulai, dan secara bertahap bisa dinaikkan 10 hingga 12 juta UMKM yang bisa mendapatkan bantuan usaha ini. Ini akan langsung kita berikan secara bertahap ke mulainya dari satu juta yang sudah kita identifikasi, nanti akan naik secara bertahap ke 12 juta UMKM.
Apa program berikutnya?
Program kedua ialah menyalurkan kredit usaha berbunga rendah ke UMKM. Ini grant sifatnya, tapi kredit pinjaman menggunakan mekanisme yang sudah ada dan ditargetkan ke pengusaha-pengusaha yang diutamakan adalah terkena PHK dan memiliki usaha rumah tangga.
Rencana kami adalah program kredit berbunga rendah UMKM ini akan kami integrasikan dengan program bantuan UMKM yang tadi, sehingga kita akan berikan dulu program UMKM-nya untuk mereka yang baru di-PHK atau memang baru memulai usaha.
Kalau memang usahanya sudah mulai jalan, akan ditambahkan dengan fasilitas kredit berbunga rendah UMKM agar mereka mulai bisa menggulirkan usahanya. Kredit ini diharapkan besarnya adalah dua juta rupiah untuk masing-masing keluarga dan bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhannya modal kerja.
Kita harapkan dua program yang fokus ke UMKM ini baik dalam bentuk bantuan maupun dalam bentuk kredit berbunga rendah, ini bisa mencapai dua perintah Bapak Presiden tadi.
Jadi, bantuan ini bisa menjaga pendapatan masyarakat baik yang kehilangan pekerjaan atau tinggal di rumah tangga. Bantuan ini bisa digunakan untuk awal modal kerja berusaha yang produktif dan nanti akan ditambah dengan kredit berbunga rendah untuk yang mulai berusaha.
Dua program itu yang akan kami dorong. Kami pun akan monitor ketat pelaksanaannya dalam dua sampai empat minggu ke depan dan mudah-mudahan angkanya bisa segera kita lihat.
Saya diberi tugas untuk mengidentifikasi sektor mana yang paling terkena dampak dari pandemi Covid-19 ini. Tim yang saya pimpin nantinya akan berdiskusi dengan instansi dan pengusaha untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Kemudian, kita akan susun program-program prioritas dengan tajam untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Program yang selama ini berjalan, seperti bantuan sosial untuk warga yang terdampak, masih akan berlanjut. Kita akan terus menggali ide
bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan negara supaya kita bisa mendukung pembiayaan masif yang kita lakukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang merupakan arahan presiden.
Apa ada hal lainnya?
Selain fokus pada pemulihan ekonomi jangka pendek, dalam menghadapi pandemi Covid-19, pihaknya juga fokus pada program transformasi ekonomi yang sifatnya fundamental dan jangka panjang.
Kami juga diingatkan oleh Pak Airlangga (Ketua Komite Kebijakan) dan Pak Erick Thohir (Ketua Pelaksana Komite) agar memastikan program-program kita di mana kita akan spending ratusan triliun di sini selain dimanfaatkan untuk pemulihan ekonomi, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk transformasi ekonomi yang sifatnya fundamental untuk masa yang akan datang.
Bagaimana tanggapan Anda dengan Satgas PEN terkait diperpanjangnya pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Apa ini tak berdampak ke fiskal?
Ruang fiskal negara saat ini berpotensi tidak mampu lagi menopang perekonomian apabila kegiatan ekonomi masyarakat tidak segera dibuka.
Untuk itu, pembukaan kegiatan ekonomi harus dilakukan secara bertahap dan menggunakan prinsip "gas dan rem" sesuai dengan kondisi penyebaran virus korona atau Covid-19 di setiap wilayah. Kalau terus-menerus lockdown, enggak akan tahan ruang fiskal kita. Perlu kita sama-sama membangkitkan rasa aman dengan meningkatkan disiplin protokol kesehatan.
Apabila rasa aman semakin lama terbangun, maka akan semakin banyak ruang fiskal yang harus dipakai untuk menjembatani aktivitas ekonomi yang belum kembali.
Sebaliknya, jika bisa lebih cepat membangun rasa aman di masyarakat dengan mengajari masyarakat akan perubahan perilaku yang baik, dengan protokol kesehatannya lebih disiplin, maka rasa aman akan cepat kembali, dan orang akan berani keluar melakukan kontak fisik dan kegiatan ekonomi berputar, sehingga ruang fiskal pemerintah akan kembali ke level normal. Itu sebabnya memang kami harus benar-benar bekerja bersama-sama dengan sektor kesehatan, dengan Pak Doni (Ketua Satgas Penanganan Covid-19).
Pemerintah menganggarkan 695,2 triliun rupiah untuk menangani masalah kesehatan sekaligus memulihkan ekonomi hingga akhir tahun ini. Saat ini, ruang fiskal masih sangat lebar.
Kami juga minta pelaku usaha segera memanfaatkan berbagai insentif fiskal seperti PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh final UMKM DTP, pembebasan PPh Pasal 22 impor, diskon angsuran PPh Pasal 25, dan restitusi pajak PPN dipercepat.
Kami masih punya room yang cukup banyak untuk bisa memberikan stimulus fiskal, untuk mengganjal perlambatan ekonomi. Arah kebijakan fiskal 2021 tetap akan memuat agenda pemulihan perekonomian dari tekanan pandemi.
Pemerintah juga masih berupaya mencari vaksin virus korona. Diharapkan vaksin bisa ditemukan tahun ini sehingga program vaksinasi bisa langsung terlaksana tahun depan, dan ekonomi bisa pulih sepenuhnya. Kami sudah mempersiapkan, sudah mengajukan, dan kami sudah anggarkan ruang fiskal yang cukup untuk bisa mengganjal aktivitas ekonomi di tahun depan.
Bagaimana dengan bantuan sektor UMKM?
Tentunya dalam mengeluarkan stimulus ekomomi selama pandemi ini, pemerintah memprioritaskan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, bukan berarti tidak memperhatikan pengusaha besar.
Tabungan pengusaha UMKM tidak sebanyak pengusaha besar. Selain itu, jumlah UMKM di Indonesia sangat banyak meski skala usahanya tidak besar, sehingga secara agregat kontribusi ke ekonomi juga besar.
Presiden mengarahkan Satgas PEN untuk memprioritaskan UMKM. Apalagi, UMKM menyerap tenaga kerja yang sangat banyak, sehingga itu juga menjadi prioritas kita. Kita berikan perhatian ke pengusaha Indonesia tapi fokus ke UMKM.
Pemerintah bakal menerapkan dua program bantuan bagi UMKM agar bisa bertahan di tengah pandemi covid-19. Bantuan pertama yaitu uang tunai sebesar 2,4 juta rupiah per orang dan bukan bersifat pinjaman. Program selanjutnya yaitu menyalurkan kredit usaha berbunga rendah bagi UMKM. Bantuan ini bersifat pinjaman.
Bagaiamana Anda melihat ekonomi ke depannya?
Perekonomian nasional masih berpotensi tumbuh positif pada periode Juli hingga September 2020. Pertumbuhan ekonomi kita tahu pertumbuhan ini di seluruh negara susah. Tapi, chance untuk memperoleh pertumbuhan yang tidak negatif di kuartal III masih ada.
Diharapkan dapat merealisasikan pertumbuhan yang positif, perlu adanya upaya bersama untuk memunculkan kepercayaan dari pelaku aktivitas ekonomi, di tengah bayang-bayang pandemi Covid-19. Hal tersebut dapat dilakukan dengan terus menerapkan protokol kesehatan yang ketat dalam operasional berbagai aktivitas ekonomi. Itu akan dibantu oleh kami, percepatan disbursement anggaran fiskal yang sudah diberikan dan cukup besar.
Melalui operasional aktivitas ekonomi dengan protokol kesehatan yang ketat dan percepatan realisasi stimulus oleh pemerintah, diharapkan pertumbuhan ekonomi kuartal III tahun ini tidak berada di level negatif. Harapan kesempatan chance mendapat pertumbuhan yang flat atau nol itu masih ada.
S-1
