JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2024, yang menyebut capaian indeks literasi keuangan masyarakat 65,43 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 75,02 persen pada 2023.
"Berdasarkan hasil SNLIK tahun 2024 diperoleh indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan tahun 2023, bahwa indeks literasi keuangan adalah 65,43 persen dan indeks inklusi keuangan 75,02 persen," kata Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti saat konferensi pers Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2024 di Jakarta, Jumat (2/8).
Amalia merinci indeks literasi keuangan konvensional tercatat di angka 65,08 persen, diikuti dengan indeks inklusi keuangan yang berada di angka 73,55 persen.
Sementara, indeks literasi keuangan syariah tercatat lebih rendah, yakni 39,11 persen serta indeks inklusi keuangan syariah 12,88 persen.
"Bahwa hasil SNLIK 2024, kita ini dapat memberikan gambaran tingkat literasi dan inklusi keuangan nasional secara menyeluruh dan bisa mencerminkan populasi Indonesia," ujarnya.
Amalia menjelaskan metode SNLIK tahun ini menggunakan sebaran sampling yang mencakup sebanyak 34 provinsi yang tersebar di 120 kabupaten/kota. Responden yang berkontribusi dalam hasil survei tercatat mencapai 10.800 orang dengan rentang usia 15-79 tahun.
Namun, dia memberikan catatan bahwa hasil SNLIK Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal itu dikarenakan terdapat perbedaan metodologi dalam pengumpulan data survei.
Metodologi sampling yang digunakan pada SNLIK 2024 adalah stratified multistage cluster sampling.
Amalia menilai metodologi tersebut akan lebih mampu merepresentasikan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat secara keseluruhan. Metodologi tahun ini memanfaatkan profil populasi masyarakat Indonesia.
Sementara pada SNLIK 2022, BPS sebelumnya menggunakan metodologi purposive sampling dan simpel random sampling yang menghasilkan sampel responden yang cenderung bias ke perkotaan dan kelompok masyarakat berpendidikan tinggi.
"Jadi, indeks literasi dan inklusi keuangan hasil SNLIK 2024 tidak dapat langsung dibandingkan secara langsung terhadap indeks literasi dan inklusi keuangan hasil Tahun 2022," tuturnya.
Pada kesempatan sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Frederica Widyasari Dewi menjabarkan lebih jauh bahwa indeks literasi keuangan komposit perkotaan sebesar 69,71 persen dan pedesaan 59,25 persen.
"Sedangkan indeks inklusi keuangan komposit perkotaan berada di angka 78,41 persen dan 70,13 persen di pedesaan," tambahnya.
Dia menilai, rendahnya angka literasi dan inklusi keuangan di pedesaan daripada perkotaan disebabkan masih adanya keterbatasan akses digital dan informasi di pedesaan.
"Tetapi memang kita harus cermati karena kita lihat banyak sekali saudara-saudara kita menjadi korban dari pinjol ilegal, investasi ilegal dan lain-lain. Kita harus support mereka inklusi keuangan buat apa? Karena inklusi keuangan ini tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.
