JAKARTA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memberikan kontribusi positif terhadap keuangan negara sebesar 67,09 triliun rupiah sepanjang 2023. Hasil itu merupakan kinerja pengawasan dari pelbagai aspek seperti Proyek Strategis Nasional (PS), pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
"Jadi (kontribusi) itu terdiri dari tiga bagian ya. (Pertama yaitu) efisiensi belanja negara atau penghematan sebesar 15,59 triliun rupiah. Ini yang uang negara yang seharusnya keluar, kita bisa cegah di depan, jadi nggak jadi keluar," kata Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam Konferensi Pers Kinerja Pengawasan BPKP Tahun 2023 di Gedung BPKP, Jakarta, Kamis (1/2).
Kontribusi kedua berasal dari penyelamatan uang yang sudah keluar supaya uang tersebut bisa dikembalikan ke dalam kas negara sejumlah 21,90 triliun rupiah.
Adapun kontribusi ketiga berasal dari optimalisasi potensi penerimaan negara/ daerah dari sektor pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan jumlah 29,3 triliun rupiah.
"Untuk 2023, jumlah pengawasan BPKP itu ada 20.783 kegiatan pengawasan. Ini teman-teman bisa bayangkan banyak kasus (di) Indonesia, ada 16.471 (kegiatan assurance) antara lain dari audit, review, dan evaluasi, ada 4.312 kegiatan consulting, (antara lain dari) pembinaan, tata kelola, dan pengelolaan keuangan negara," ucapnya.
Adapun pembagian 16.471 kegiatan assurance terdiri dari 1.774 audit, 3.023 reviu, 7.287 evaluasi, 2.709 monitoring, 944 audit tindak pidana korupsi, dan 734 assurance lainnya.
Untuk 2024, BPKP menyusun Agenda Prioritas Pengawasan (APP) untuk menjaga akuntabilitas dan tata kelola pemerintah pusat maupun daerah. Fokus dari APP 2024 adalah 7 sektor strategis pembangunan yang dijabarkan dalam 25 tema dan 88 topik prioritas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional.
