“Saat ini, Indonesia membutuhkan tabel mortalitas yang sesuai dengan karakteristik masyarakat. Apalagi penyelenggaraan Program JKN dengan cakupan luas menghasilkan data yang besar dalam pembentukan tabel mortalitas."
JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan meluncurkan Buku Tabel Mortalitas dan Morbiditas Penduduk Indonesia Tahun 2023. Tabel tersebut guna memudahkan para pemangku kepentingan dalam melakukan analisis kesehatan.
"Saat ini, Indonesia membutuhkan tabel mortalitas yang sesuai dengan karakteristik masyarakat. Apalagi penyelenggaraan Program JKN dengan cakupan luas menghasilkan data yang besar dalam pembentukan tabel mortalitas," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, dalam Peluncuran Buku, di Jakarta, Selasa (12/12).
Ghufron mengataian, upaya dalam mengejar predikat Universal Health Coverage (UHC) membuat BPJS Kesehatan mengelola jumlah data yang besar. Dari data tersebut bisa dijadikan untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat dan pengambilan kebijakan yang sesuai dengan dinamika populasi terus berubah.
"Data tersebut bisa menggambarkan kondisi kesehatan penduduk Indonesia dan membantu dalam pengembangan tabel yang akurat dan relevan," jelasnya.
Dia berharap, tabel morbiditas membuat seluruh pihak dapat bekerja dengan lebih baik dan presisi dalam menghadirkan produk-produk asuransi kesehatan. Terutama yang berkaitan dengan perlindungan atas risiko terjadinya penyakit kritis.
Selain buku tabel mortalitas dan morbiditas, pada kesempatan yang sama juga diluncurkan buku Profil Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2014-2022. Buku tersebut merupakan sebuah summary dari telaah reviu pemanfaatan berkelanjutan yang dilakukan BPJS Kesehatan terhadap pelayanan kesehatan sebagai wujud dari rencana strategis BPJS Kesehatan pada kendali mutu dan kendali biaya terhadap program-program pelayanan kesehatan.
"Melalui peluncuran kedua buku tersebut, BPJS Kesehatan berkomitmen untuk terus mendukung pencapaian UHC melalui pengumpulan dan analisis data yang akurat untuk pengambilan kebijakan berbasis data. Partisipasi aktif dan dukungan para pemangku kepentingan adalah kunci dalam upaya mewujudkan UHC di Indonesia," katanya.
Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Mahlil Ruby menjelaskan dalam penyusunan buku ini juga melibatkan kolaborasi dengan berbagai ahli di bidang akademisi, Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), serta mengakomodir masukan dari kementerian/lembaga. Tabel tersebut disusun berdasarkan data kepesertaan Program JKN periode 2018 sampai dengan 2022 yang telah mendekati populasi penduduk Indonesia. ν ruf/S-2
