Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan pihaknya mendorong sinergi fasilitas kesehatan dalam rangka meningkatkan mutu dan layanan. Hal tersebut penting untuk menjangkau masyarakat di daerah yang belum memiliki fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat.
JAKARTA - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan pihaknya mendorong sinergi fasilitas kesehatan dalam rangka meningkatkan mutu dan layanan. Hal tersebut penting untuk menjangkau masyarakat di daerah yang belum memiliki fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat.
"Salah satu upaya transformasi mutu layanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah menjalin kerja sama dengan rumah sakit apung dan bergerak untuk menjangkau masyarakat di daerah," ujar Ghufron, dalam Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2024, di Jakarta, Kamis (19/9).
Dia menuturkan, pihaknya telah bekerja sama dengan 23.294 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.140 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Selain itu, pada tahun 2023 tercatat 606,7 juta pemanfaatan layanan JKN, dengan rata-rata 1,7 juta pemanfaatan per hari.
"Program JKN terbukti bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan, mulai dari yang ringan hingga yang berbiaya katastropik," jelasnya.
Ghufron mengungkapkan, capaian peserta JKN sejumlah 276,12 juta jiwa atau 98,67 persen dari total penduduk Indonesia per 1 September 2024. Hal tersebut menjadikan Indonesia meraih predikat Universal Health Coverage (UHC), dan mengukuhkan Program JKN sebagai program jaminan kesehatan terbesar di dunia dengan skema tunggal terintegrasi.
Dia berkomitmen untuk memastikan seluruh penduduk memiliki akses layanan kesehatan berkualitas tanpa kesulitan finansial. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, BPJS Kesehatan terus berinovasi untuk memberikan perlindungan kesehatan menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Capaian tersebut merupakan bentuk komitmen BPJS Kesehatan dalam memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yang menekankan cakupan kepesertaan JKN mencapai hingga 98 persen dari total keseluruhan penduduk," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata berharap kolaborasi tersebut menghasilkan pelayanan kesehatan prima bagi masyarakat, sehingga Indonesia menjadi semakin sehat. Sejak awal perencanaan kebijakan JKN pada tahun 2013-2014, KPK telah ikut mendampingi hingga tahun 2022.
"Kami ingin sama-sama menjaga berjalannya Program JKN melalui upaya pencegahan, monitoring, maupun penindakan terhadap kecurangan yang masih terjadi," tuturnya.
Dia menambahkan bahwa KPK terus melakukan upaya pencegahan melalui pembangunan ekosistem yang berintegritas bersama asosiasi profesi kesehatan, asosiasi produsen alat kesehatan dan produsen obat. Hal tersebut untuk mengurangi risiko kecurangan serta tindak pidana korupsi.
"Kesehatan adalah dasar untuk menciptakan hidup yang lebih baik, dan kami yakin apabila kecurangan di fasilitas kesehatan dapat ditekan, efektivitas layanan Program JKN akan meningkat. Pada akhirnya akan berdampak pada kualitas layanan yang diberikan kepada peserta JKN," terangnya.
