JAKARTA - Tahun ini Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) akan fokus melanjutkan sembilan program prioritas yang telah dimulai sejak tahun lalu. Hal itu untuk mendukung visi dan arahan Presiden Joko Widodo terkait dengan kesejahteraan dan menekan angka kemiskinan.
"Sembilan program prioritas itu menjadi fokus utama kami," ungkap Kepala BP2MI Benny Rhamdani saat meresmikan mesjid dan aula KH Abdurrahman Wahid di gedung BP2M di Jakarta, Minggu (31/1/2021).
Adapun sembilan program prioritas yang disampaikan Benny merupakan implementasi rencana strategis BP2MI 2020-2024. Tahun lalu sejumlah program sudah mulai dijalankan termasuk pemberantasan sindikat pengiriman ilegal PMI.
Tahun ini, Benny juga akan fokus menyelesaikan masalah awak kapal perikanan migran dan awak niaga migran yang selaman ini renta dieksploitasi.
Terkait pembebasan biaya penempatan PMI di luar negeri, masa transisi kebijakan ini masih menunggu waktu enam bulan karena masih banyak penyesuaian yang harus dilakukan termasuk di Pemerintah Daerah (Pemda).
Keputusan pembebasan penempatan ini sesuai dengan Peraturan BP2MI No.09 Tahun 2020. Sedianya aturan itu secara efektif berlaku mulai 15 Januari 2021, tetapi karena penyesuaian tersebut akhirnya diundur ke 15 Juli tahun ini.
Pada tahun lalu sebanyak 67,4 persen dari 1.725 pengaduan yang diterima BP2MI.Itu berasal dari PMI yang diberangkatkan secara ilegal. ers/E-10
