MOSKWA - Kejaksaan Uni Eropa (EU) telah mengambil alih penyelidikan Belgia terhadap dugaan kejahatan yang dilakukan Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, terkait vaksin Covid-19.
Kantor Penuntut Umum Eropa sedang menyelidiki apakah von der Leyen, yang akan mencalonkan diri lagi sebagai Bos EU, bersalah dalam kasus dugaan mencampuri pelayanan publik, pemusnahan SMS, korupsi, dan konflik kepentingan.
Seperti dikutip dari Antara, Kejaksaan Agung Belgia di Liege, pada awal 2023, memulai penyelidikan itu setelah menerima keluhan dari pelobi lokal Frederic Baldan, yang menuding von der Leyen melakukan tindakan melanggar hukum karena berkomunikasi secara pribadi dengan CEO Pfizer, Albert Bourla, ketika pandemi melanda pada 2021.
Komisi Eropa mengambil alih tanggung jawab atas pendistribusian vaksin Covid-19 di Uni Eropa berdasarkan skema pengadaan bersama dan menyimpan stok vaksin senilai lebih dari 20 miliar euro (sekitar 341,7 triliun rupiah).
Politico melaporkan ratusan juta dosis vaksin tidak terpakai sehingga menimbulkan kerugian sekitar empat miliar euro.
Hongaria dan Polandia ikut bergabung dalam gugatan Baldan, meski pemerintah Polandia mulai menarik diri dari gugatan itu setelah Donald Tusk yang pro EU menjadi Perdana Menteri Polandia pada November.
Tak Lakukan Pembayaran
Kedua negara itu dilaporkan sedang digugat oleh Pfizer -raksasa farmasi AS- karena menghentikan pengiriman vaksin dan tidak melakukan pembayaran dengan alasan kelebihan stok.
Berita bahwa Kantor Penuntut Umum Eropa atau Investigators from the European Public Prosecutor's Office (EPPO) sedang menyelidiki kasus ini berisiko menimbulkan pengawasan lebih lanjut terhadap peran presiden Komisi dalam kesepakatan besar-besaran vaksin, yang diperkirakan bernilai lebih dari 20 miliar euro.
EPPO memimpin investigasi pan-Eropa terhadap kejahatan keuangan dan secara teori dapat menyita telepon dan materi relevan lainnya dari kantor Komisi atau di negara lain di Eropa seperti negara asal von der Leyen, Jerman.
Perkembangan ini terjadi pada saat yang sulit bagi ketua UE, saat ia mengawal transisi menuju apa yang diharapkan oleh para pengamat di Brussel sebagai masa jabatan kedua ketua UE Berlaymont. Komisi sejauh ini menolak mengungkapkan isi pesan teks tersebut atau bahkan mengonfirmasi keberadaannya.