Pemkab Bogor telah memasuki zona hijau atau di atas nilai 85 poin dalam MCP tahun 2023.
BOGOR - Peningkatan upaya memberantas korupsi terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor. Salah satunya dengan mempertinggi nilai monitoring center for prevention (MCP) tahun 2024 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
MCP adalah informasi capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dilaksanakan seluruh Pemerintah Daerah lewat delapan area intervensi. Penilaian MCP dilakukan KPK menggunakan aplikasi. Tujuannya untuk memonitor delapan area intervensi dilaksanakan di seluruh Pemda, termasuk Kabupaten Bogor.
Pelaksana harian Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Suryanto Putra, di Cibinong, Rabu (27/3), menjelaskan bahwa langkah awal yang dilakukan Pemkab Bogor dengan menggelar rapat koordinasi bersama seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Melalui rakor tersebut, Pemkab Bogor menentukan agenda-agenda utama dalam upaya meningkatkan nilai MCP. Ini mulai dari menetapkan kelompok kerja (tim kawal), mengampu MCP tiap area intervensi, dan program pendukung. Kemudian, menyusun rencana aksi dan pemenuhan MCP tahun 2024.
Delapan area tersebut menyangkut antara lain pelayanan perizinan, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan pajak, dan pengelola pengadaan barang-jasa.
"Saya minta komitmen, keseriusan, dan tanggung jawab semua stakeholder MCP KPK untuk bekerja secara optimal. Kita harus berupaya semaksimal mungkin agar hasil MCP KPK Kabupaten Bogor bisa lebih baik dari tahun lalu," kata Suryanto.
Lebih jauh dia menerangkan, untuk kelancaran pelaksanaan MCP KPK tahun 2024, Pemkab akan membuat surat edaran Sekretaris Daerah kepada seluruh perangkat daerah yang memuat petunjuk teknis pelaksanaan MCP KPK tahun 2024.
"Hal ini sesuai dengan aturan dan timeline yang sudah ditetapkan. Program MCP KPK sudah dimulai dari tanggal 5 Maret 2024 sampai 5 Januari 2025," ujarnya. Pemkab Bogor telah memasuki zona hijau atau di atas nilai 85 poin dalam MCP tahun 2023.
Mitigasi Bencana
Kalau Pemkab Bogor membahas monitoring korupsi, maka lain lagi Kota Bogor. Kota Bogor diminta memaksimalkan mitigasi bencana dengan melibatkan masyarakat. Ketua Komisi IV DPRD, Akhmad Saeful Bakhri, menilai penanganan bencana yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor sudah maksimal. Hanya, persoalan mitigasi harus lebih ditingkatkan.
Menurut Saeful, upaya yang bisa dilakukan dengan memaksimalkan kehadiran relawan yang tergabung dalam Forum Pengurangan Resiko Bencana (F-PRB) di tingkat kelurahan. Keberadaan F-PRB, menurutnya, harus lebih dimaksimalkan sebagai bukti peran aktif masyarakat dalam penanggulangan bencana.
"Kita harapkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana. Kalau hanya mengandalkan BPBD terlalu berat lantaran keterbatasan anggota," ujarnya. Berdasarkan catatan dewan, sampai kini baru ada 23 kelurahan tangguh bencana terbentuk. Tiap kelurahan mempunyai 15 anggotatangguh bencana.
Bahkan, Saeful menyebut, dari hasil evaluasi saat rapat dengar pendapat yang juga dihadiri pengurus F-PRB, para relawan mengaku belum mendapat dukungan penuh dari Pemkot Bogor.
