JAKARTA - Pemerintah Kota Bogor sedang mengejar target verifikasi 77.000 UMKM yang selama dua tahun pandemi mendaftar bantuan produktif usaha mikro (BPUM) dari pemerintah pusat melalui Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustriandalam dua bulan ke depan.
"Baru ada sekitar 18 persen atau lebih kurang 13.860 dari 77.000 yang dulu mendaftar BLT UMKM atau BPUM melalui aplikasi sudah diverifikasi," kata Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor, RMedi Sandora, pekan lalu.
Medi menerangkan, pada tahun 2022, pemerintah mulai memverifikasi ulang usaha yang benar-benar berkategori UMKM, masih bertahan, dan telah mengikuti pelatihan. Namun, kata dia, proses verifikasi membutuhkan kerja keras sebab jumlahnya puluhan ribu, padahal waktunya tinggal dua bulan. Verifikasi UMKM dibantu petugas di 68 kelurahan, enam kecamatan.
Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, menyampaikan, padatahun 2020 tercatat ada 26.000 UMKM. Pandemi melahirkan banyak UMKM baru. Hingga pada tahun 2021, UMKM berjumlah 68.000. Hal ini terutama karena ada bantuan UMKM dari pemerintah. Selain itu, banyak korban pemutusan hubungan kerja yang membuka usaha sehingga tahun ini jumlah UMKM jadi 77.000.
Bimaberkomitmen memprioritaskan anggaran untuk kesejahteraan sosial warga tahun 2023. Dia juga optimis bahwa pertumbuhan ekonomi akan semakin lebih baik. "Senin atau Selasa akan ada koordinasi lagi dengan kelurahan-kelurahan untuk mempercepat verifikasi," ujar Medi.
Lebih jauh Medi menyampaikan,kepada 13.860 UMKM yang sudah diverifikasi, Pemerintah Kota Bogor telah mendampingi dan membantu pemasaran. Selain itu, pelatihan keterampilan UMKM untuk produksi, pengemasan, dan pemasaran juga diberikan kepada usaha yang sudah masuk binaan. Pelatihan dilaksanakan tiga kali setahun.
