BOGOR - Pemerintah Kota Bogor menanggulangi luas lahan sawah yang semakin terkikis dengan menjalankan program Gerakan Tanam Serempak untuk menciptakan ketahanan pangan keluarga ke depan. Demikian ditekankan Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi pada DKPP Kota Bogor, Soni Gumilar, Sabtu (10/12).
Dia mengatakan, dari sejumlah faktor yang dapat menyebabkan krisis pangan, luasan lahan sawah yang makin sempit menjadi salah satu penyebab utama. "Krisis Kota Bogor salah satunya menyusutnya luas lahan persawahan," ujar Soni.
Soni menerangkan, melalui program Gerakan Tanam Serempak Pemerintah Kota Bogor mengajak masyarakat mempercepat produksi padi, meskipun lahan sisa tidak luas. Sebab, beras yang menjadi bahan pokok utama masyarakat sangat krusial.
Pemenuhan pangan masyarakat, kata dia, adalah bagian dari pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Oleh karena itu, pembahasan Gerakan Tanam Serempak juga telah dibawa dalam diskusi Obsesi (Obrolan Santai Berisi) "Pemenuhan Hak Atas Pangan" dalam rangkaian kegiatan Pekan HAM di Harkat Farmhouse, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, pada Jumat (9/12).
Gerakan Tanam Serentak merupakan kegiatan yang didorong Kementerian Pertanian untuk mendukung percepatan tanam padi sawah. Gerakan ini telah dilaksanakan beberapa daerah lain seperti Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Soni menyebutkan, tahun 2009 luas lahan sawah Kota Bogor masih 1.100 hektare. Kemudian 2014 tinggal 787 hektare. Tahun 2017 kembali menyusut lagi tinggal 300 hektare. Di sisi lain, kebutuhan beras Kota Bogor sangat banyak, 110.000 ton untuk satu juta jiwa lebih. Sedangkan sawah Kota Bogor hanya mampu menghasilkan 4.500 ton. Sisanya didatangkan dari Cianjur, Indramayu, dan daerah lain.
Menurut dia, semua pihak memiliki peran dalam menjaga ketahanan pangan, minimal untuk keluarga. "Dalam waktu dekat rencananya dilaksanakan Gerak Tanam Serempak sebagai bagian upaya dalam menghadapi dan mengatasi krisis," tandas Soni.
