BANGKOK - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Antony Blinken pada Minggu (10/7) mengutuk penindasan yang dilakukan junta militer Myanmar. AS mendesak Tiongkokdan blok negara-negara Asia Tenggara (Asean) untuk menekan penguasa militer Myanmar agar memulihkan demokrasi dan mematuhi kesepakatan damai yang disepakati tahun lalu.
"Saya kira ini merupakan kewajiban Tiongkokdan demi kepentingan Tiongkok,melihat Birma kembali ke jalurnya sebelum diusik oleh kudeta," ujar Blinken yang menggunakan nama Birma, nama lama Myanmar.
Seperti dikutip dari VoA, dalam konferensi pers di Bangkok itu, Blinken mengatakan meskipun ada kesepakatan damai "konsensus lima poin" tahun lalu yang dikembangkan Asean, "belum ada gerakan positif mengenai hal itu".
Sembilan negara Asean dan pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing pada April 2021 lalu menandatangani kesepakatan yang mencakup penghentian segera kekerasan dan melanjutkan pembicaraan di antara semua pihak.
"Negara-negara Asean perlu meminta pertanggungjawaban rezim itu, juga terus menuntut penghentian aksi kekerasan dan pembebasan tahanan," tegasnya.
"Sebaliknya, saya kira tidak ada gerakan positif, malah terus terjadi penindasan terhadap rakyat Birma, dan kami terus melihat terjadinya hal ini (aksi kekerasan) terhadap seluruh oposisi di penjara atau yang berada di pengasingan," lanjut Blinken.
"Kami masih melihat situasi kemanusiaan yang mengerikan, yang diperburuk oleh fakta bahwa rezim itu tidak memberikan apa yang diperlukan rakyat," tambahnya.
Blinken menegaskan bahwa semua negara harus terus bicara dengan jelas tentang apa yang dilakukan rezim militer itu, serta penindasan dan kebrutalannya."Kita memiliki kewajiban pada rakyat Birma untuk meminta pertanggungjawaban rezim itu," tegasnya.
Dalam lawatannya ke Asia, Blinken bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Thailand, dan Menteri Luar Negeri, Don Pramudwinai. Mereka menandatangani komunike tentang negara-negara aliansi dan kemitraan strategis, juga sebuah nota kesepahaman tentang mempromosikan ketahanan rantai pasokan antara Thailand dan AS.
