Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken dengan tegas bersumpah akan menentang segala bentuk permukiman hingga pencaplokan yang dilakukan Israel di Tepi Barat, Palestina.
Berbicara di acara kelompok advokasi pro-Israel AS yang progresif J Street, Blinken menegaskan AS akan bersikap sesuai kebijakan yang diterapkan pemerintah baru Israel nanti.
Pernyataan itu diutarakan Blinken terkait pemerintah baru Israel yang akan kembali dipimpin eks Perdana Menteri Benjamin Netanyahu setelah partainya memenangkan pemilu 1 November lalu.
"Kami akan mengukur pemerintah (asing) dengan kebijakan yang dikejarnya, bukan karena pribadi pemimpinnya," kata Blinken pada MInggu (4/12), seperti dikutip AFP.
"Kami juga akan terus dan dengan tegas menentang setiap tindakan yang merusak prospek solusi dua negara (Palestina-Israel)," kata Blinken, termasuk perluasan pemukiman, bergerak menuju aneksasi Tepi Barat, gangguan terhadap status quo bersejarah di tempat-tempat suci, penghancuran dan pengusiran, dan hasutan untuk melakukan kekerasan.
Pekan lalu, Perdana Menteri Israel yang ditunjuk Benjamin Netanyahu mencapai kesepakatan koalisi dengan partai sayap kanan Zionisme Religius, yang menentang kenegaraan Palestina dan mendukung perluasan kedaulatan Israel ke Tepi Barat.
Itamar Ben-Gvir, yang dihukum pada tahun 2007 atas hasutan rasis terhadap orang Arab dan mendukung kelompok yang dianggap oleh Israel dan AS sebagai organisasi teroris, telah ditunjuk sebagai menteri keamanan baru Israel.
Ben-Gvir lantas bertanggung jawab atas Polisi Perbatasan di Tepi Barat yang diduduki Israel.
Pada kesempatan yang sama, Blinken juga menegaskan pemerintahan AS di bawah Presiden Joe Biden akan "bekerja tanpa henti" untuk mempertahankan "cakrawala harapan" pembentukan negara Palestina meski peluang itu semakin redup.
"Saya tahu banyak orang kecewa; banyak orang frustasi," kata Blinken.
"Kami telah mencoba untuk mendapatkan solusi dua negara selama beberapa dekade, namun tampaknya kami semakin jauh dari tujuan itu," paparnya lagi.
Sebagai informasi, solusi dua negara menjadi salah satu resolusi konflik Palestina-Israel yang telah disepakati komunitas internasional. Solusi dua negara sendiri memiliki arti pembentukan negara Palestina dan Israel yang masing-masing berdaulat dan hidup berdampingan.
Namun, AS diketahui tidak pernah melakukan terobosan diplomatik besar untuk bisa melancarkan proses solusi dua negara sejak kepresidenan Barack Obama.
Prospek itu bahkan meredup setelah mantan Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, sekaligus meningkatkan tensi ketegangan dengan Palestina. Mengingat status Yerusalem selama ini menjadi salah satu akar masalah konflik Palestina-Israel yang telah berlangsung lebih dari setengah abad.
