Arahan Presiden Joko Widodo sangat jelas yaitu angka stunting harus turun menjadi 14 persen di tahun 2024
PADANG - Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggandeng mahasiswa dalam percepatan penurunan angka stunting atau kekerdilan di Tanah Air. BKKBN akan bermitra dengan seluruh perguruan tinggi melalui program inovasi kemahasiswaan untuk mendukung percepatan penurunan stunting.
"Program inovasi kemahasiswaan untuk mendukung percepatan penurunan stunting melalui Tri Darma Perguruan Tinggi dengan program mahasiswa penting," kata Direktur Kerja Sama Pendidikan Kependudukan BKKBN, Edi Setiawan, pada webinar dengan mahasiswa Praktik Kerja Lapangan (PKL) Terpadu Poltekkes Kemenkes Padang, di Padang, Rabu (9/3).
Edi mengatakan pemerintah saat ini terus berupaya mempercepat penurunan angka stunting dengan target 14 persen di tahun 2024 dan upaya ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia tahun 2021-2024.
Ia menyebutkan lebih dari setengah jumlah anak stunting di dunia berada di Asia sebesar 81,7 juta atau 54,8 persen. Sementara data SSGI tahun 2021, angka stunting tahun 2019 tercatat 27,7 persen dan pada tahun 2021 turun menjadi 24,4 persen. "Arahan Presiden Joko Widodo sangat jelas yaitu angka stunting harus turun menjadi 14 persen di tahun 2024," kata dia.
Edi menilai target penurunan stunting tersebut bukanlah hal gampang, tapi tugas berat tersebut niscaya dapat tercapai dengan konsistensi program dan peran serta semua pihak.
Kecerdasan Berkurang
Sementara itu, dampak stunting untuk jangka pendek, tambah dia, akan mengakibatkan terganggunya perkembangan otak anak, kecerdasan berkurang, gangguan pertumbuhan fisik serta gangguan metabolisme tubuh.
Kemudian, untuk dampak jangka panjang seperti menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar. Selain itu, tambah Edi, kekebalan tubuh juga turun sehingga rentan terpapar penyakit. Risiko memiliki penyakit juga meningkat seperti diabetes, obesitas, penyakit jantung, kanker, serta stroke.
"Pendekatan keluarga berisiko stunting yang menjadi peran BKKBN mulai dari calon pengantin (prakonsepsi), ibu hamil, ibu pascapersalinan, anak usia 0-23 bulan, serta anak usia 24 sampai 59 bulan," katanya.
Ia menjelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting. Strategi nasional percepatan penurunan stunting adalah bagaimana mampu menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
"Rencana aksi nasional pendekatan keluarga dengan penyediaan data keluarga berisiko stunting, melakukan pendampingan keluarga berisiko stunting. Pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur (PUS), surveilans keluarga berisiko stunting serta audit kasus stunting," kata dia.
Secara terpisah, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat, menyebutkan ada tiga tantangan besar yang dihadapi pemerintah dalam proses pembangunan di daerah itu, yakni persoalan jalan, masalah kekerdilan (stunting) serta kemiskinan penduduk.
"Ketiga tantangan tersebut juga merupakan beban bagi pemerintah dalam membangun NTT menjadi lebih baik," kata Gubernur Viktor Laiskodat saat meresmikan fasilitas air bersih di Desa Oenoni II, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang.
