JAKARTA - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengevaluasi program percepatan penurunan stunting (PPS) terpadu berbasis wilayah perbatasan, pesisir, dan rawan pangan (P2R).
"Tujuan umum untuk mengevaluasi implementasi percepatan atau mengetahui gambaran implementasi percepatan penurunan stunting di daerah P2R," kata Program Officer Bidang Program dan Kegiatan Sekretariat PPS BKKBN Dr. dr. Lucy Widasari dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (17/10).
Evaluasi PPS ini meliputi tiga provinsi mewakili wilayah pesisir (Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat), perbatasan (Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat), dan rawan pangan (Kabupaten Rokan Hulu, Riau), periode Juni hingga Juli 2023.
Lucy menjelaskan, selain untuk mengetahui sejauh mana implementasi program PPS, kegiatan ini juga memiliki tujuan khusus yakni memberikan umpan balik dan rekomendasi bagi upaya percepatan penurunan stunting di wilayah P2R.
Adapun peserta (responden) daerah terdiri dari Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten, TPPS kecamatan, TPPS desa, dan Tim Pendamping Keluarga (TPK). Laporan dari hasil evaluasi akan diselesaikan dalam bentuk buku pada awal November 2023.
"Hasil yang diharapkan adalah gambaran program dan kegiatan atau intervensi yang telah dilaksanakan secara maksimal dalam upaya perbaikan berkelanjutan, kemudian mendapatkan solusi terbaik dari masalah dan kendala yang ada sehingga hasilnya akan terus bertahan dan berkembang lebih baik," ujar dia.
Sementara itu, Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN dr. Irma Ardiana mengatakan bahwa kegiatan ini dapat memberi masukan yang baik, karena dalam pelaksanaan PPS masih banyak ditemui keterbatasan-keterbatasan.
"Kita juga memiliki komitmen untuk melakukan perbaikan, dan forum-forum seperti ini sangat penting menurut kami, dari pusat juga bisa membaca atau memahami konteks di daerah itu ternyata tidak semudah kita untuk merumuskan panduan, petunjuk teknis (juknis), dan seterusnya," ucapnya.
Tim Pendamping
Sementara itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, menyebut bahwa Tim Pendamping Keluarga (TPK) tidak tergantikan. Perannya sangat penting dalam isu keluarga dan kependudukan, termasuk penanganan stunting. "TPK penting mengawal penanganan stunting. Peran TPK sulit digantikan," ujar Hasto dalam Kelas TPK Hebat secara daring, Selasa.
Dia mengatakan, peran TPK berbeda dengan pejabat baik di tingkat daerah maupun pusat yang begitu mudah digantikan. TPK mengetahui masalah nyata di masyarakat dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. ruf/S-2
