JAKARTA - Kebijakan pengelolaan data dalam kerangka satu data Indonesia akan sangat mendukung suksesnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sehingga dengan big data itu, tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel bisa diwujudkan.
Demikian diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Selasa (29/6).
Menurut Tjahjo, dukungan satu data terhadap penerapan SPBE sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel. "Dan itu bisa diwujudkan elalui penerapan arsitektur SPBE khususnya pada domain arsitektur data dan informasi," katanya.
Pemerintah sendiri, kata Tjahjo telah menerbitkan Perpres tentang SPBE dan Perpres tentang Satu Data Indonesia. Jadi, secara prinsip Perpres SPBE itu mengatur soal keterpaduan tata kelola SPBE untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, efektif transparan dan akuntabel. Sementara Perpres Satu Data itu mengatur keterpaduan tata kelola data untuk menghasilkan data yang berkualitas.
"Seperti diketahui kemajuan teknologi dan informasi telah mengubah cara bisnis di banyak sektor, mulai dari industri, pendidikan dan lainnya, termasuk sektor pemerintahan. Pada sektor pemerintahan ini informasi sangat penting," ujarnya.
Di sisi lain, lanjut Tjahjo, pemerintah mempunyai data yang sangat beragam dengan jumlah yang sangat banyak. Dan untuk dapat mengambil keputusan yang tepat pemeringah perlu cara yang efektif untuk mengelola data jadi informasi yang berguna untuk jadi pertimbangan dalam membuat keputusan.
"Sesuai dengan pelaksanaan reformasi birokrasi menuju pemerintah yang dinamis maka karakteristik bangsa yang bersifat smart government salah satunya yang didasarkan atas pengelola data dan info yang tepat yaitu reform organization," katanya.
Karena itu, kata dia, dibutuhkan cara efektif untuk untuk mengelola data yang sangat besar dan beragam tersebut. Terlebih jika informasi yang dihasilkan data tersebut dibutuhkan untuk membuat keputusan oleh para pemangku kebijakan.
"Karenanya penerapan prinsip big data sangat cocok yaitu mengelola data yang sangat banyak dan beragam dan mengolah jadi informasi dalam waktu yang sangat singkat. Big data sebagai salah satu peluang yang dapat gunakan dalam membuat kebijakan lebih cepat dan akurat," katanya.
Menteri Tjahjo menambahkan, bangsa Indonesia adalah bangsa besar. Karena itu membutuhkan pengelolaan data dan informasi secara masif dan holistik dimana itu tidak hanya dapat dilakukan dalam pelaksanaan SPBE, tapi juga untuk satu data Indonesia berdasarkan data reform orgazation.
"Jadi, jika kita serius berbenah bersama saya yakin kita mampu lakukan lompatan kemajuan signifikan. Pembangunan e- government di kita tak hanya di lingkup pemerintah tapi juga segenap komponen bangsa termasuk masyarakat luas yang paham akan pelayanan digital dan pihak dunia usaha," ujarnya.
