ISTANBUL - Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, mengatakan Washington tidak mendukung kemerdekaan Taiwan, saat kepulauan tersebut memilih William Lai Ching-te sebagai pemimpin selanjutnya.
"Kami tidak mendukung kemerdekaan bagi Taiwan," kata Biden kepada wartawan, Sabtu (13/1), setelah hasil pemilihan diumumkan di Taipei.
Komentar Biden muncul saat dia berangkat dari Gedung Putih menuju Camp David, menurut Politico.com. Seperti dikutip dari Antara, Lai memimpin Parti Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa meraih kemenangan ketiga berturut-turut yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Wakil pemimpin Lai (64 tahun) memenangkan pemilihan dengan suara 40,1 persen. Namun, DPP kehilangan kursi di Dewan Legislatif dan memperoleh 51 kursi. Oposisi utama Kuomintang, memenangkan 52 dan delapan kursi diperoleh Partai Rakyat Taiwan.
Dikutip dari The Hill, hasil pemilu akan menentukan hubungan negara tersebut dengan Tiongkok selama empat tahun ke depan. Tiongkok mengklaim menguasai jalur perairan antar negara dan mengklaim kedaulatan atas pulau tersebut meskipun pulau tersebut memiliki pemerintahan sendiri selama hampir tiga perempat abad.
Tiongkok sebelumnya memperingatkan bahwa pemilu ini penting karena para rakyat Taiwan bisa saja memilih antara perang atau perdamaian.
Prinsip Satu Tiongkok
Pernyataan Biden memperkuat kebijakan Satu Tiongkok dalam mengakui klaim Beijing bahwa Taiwan secara historis adalah bagian dari daratan. AS telah berkomitmen pada hubungan informal dengan Taipei.
Setelah Biden bertemu dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, pada bulan November, Biden berkata bahwa ia menjelaskan Tiongkok tidak boleh ikut campur dalam pemilu Taiwan. Dia mengatakan AS mempertahankan perjanjian Satu Tiongkok dan dia tidak punya rencana untuk mengubahnya.
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, sebelumnya mengatakan kami mengucapkan selamat kepada Dr. Lai Ching-te atas kemenangannya dalam pemilihan Taiwan.
Kami juga mengucapkan selamat kepada rakyat Taiwan yang berpartisipasi dalam pemilihan yang bebas dan adil serta menunjukkan kekuatan sistem demokrasi mereka.
Namun, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengangkat pertanyaan Taiwan sebagai urusan dalam negeri negara tersebut.
Kementerian Luar Negeri Tiongkok menegaskan prinsip satu Tiongkok adalah landasan kokoh untuk perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.
"Kami percaya komunitas internasional akan terus mematuhi prinsip satu Tiongkok, dan memahami serta mendukung tujuan adil rakyat Tiongkok dalam menentang aktivitas separatis kemerdekaan Taiwan dan upaya untuk mencapai reunifikasi nasional," katanya.
Tiongkok menganggap Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri, namun Taipei bersikeras mempertahankan kemerdekaannya sejak tahun 1949, dan menikmati hubungan diplomatik dengan 13 negara.
