Jakarta - Bank Indonesia (BI) sedang melakukan uji teknis atau use case teknologi blockchain untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem pembayaran. Hasil uji teknis sementara menunjukkan blockchain dapat digunakan untuk memaksimalkan penerapan identifikasi data dan transaksi nasabah (know your customer/ KYC).
Namun, BI masih mengkaji dan belum memutuskan untuk menggunakan atau tidak, teknologi yang menyebarkan titik server data tersebut. "Yang cocok pada industri keuangan itu Know Your Customer. Yang digunakan untuk apanya lagi, kami masih pelajari," kata Deputi Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI, Imaduddin Sahabat, di Jakarta, Selasa (10/4).
Blockchain merupakan teknologi basis data yang membuat data di dalamnya tidak bergantung pada jaringan atau server terpusat. Namun berbagai data di dalamnya dimiliki oleh konsensus berupa pihak atau komputer yang ada di dalam jaringan tersebut atau terdesentralisasi.
Server yang tidak hanya tunggal dan tersebar ini merupakan salah satu sifat yang membuat blockchain dianggap lebih aman, terutama ketika sistem menghadapi gangguan. Ketika salah satu server mengalami gangguan seperti peretasan, server tersebut dapat diabaikan karena jaringan server lainnya memiliki data yang berbeda.
BI, kata Imaduddin, sudah mengkaji penggunaan blockchain sejak 2016. Proses kajian sudah memasuki uji teknik yang akan selesai paling lambat tahun depan. Meski sudah memasuki berbagai tahap, BI masih bergeming untuk menerapkan atau tidak teknologi blockchain.
Tahap Uji Coba
Imaduddin menjelaskan penerapan blockchain sangat tidak sederhana. Bank Sentral di negara lain pun, bahkan negara maju, masih berada dalam tahap uji coba untuk blockchain. "Banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Selain itu blockchain juga teknologinya masih belum stabil," ujarnya.
Selain untuk transaksi sistem pembayaran berskala besar, blockchain juga sangat dimungkinkan untuk pembayaran berskala ritel. Kemudian, di industri keuangan, blockchain juga akan berguna untuk penelusuran aset, seperti validasi kepemilikan sertifikat tanah.
Ant/E-10