Pemerintah dan BI kini mengoptimalkan pemanfaatan big data untuk membantu dalam perumusan kebijakan.
BADUNG - Optimalisasi big data bisa dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan sehingga diharapkan dapat mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, pemanfaatan data digital perlu terus didorong lantaran pengumpulan data secara tradisional menghabiskan banyak waktu dan biaya sehingga kurang efisien.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Erwin Rijanto, mengungkapkan sekitar 30 persen bank sentral di dunia memanfaatkan big data termasuk, BI karena memudahkan bank sentral merumuskan kebijakan. Perumusan kebijakan itu di antaranya analisis moneter, makroprudensial dan stabilitas sistem keuangan serta menciptakan kebutuhan informasi dan riset baru.
Erwin menyebutkan beberapa manfaat lain yang diperoleh bank sentral dalam pemanfaatan big data di antaranya adanya indikator baru yang lebih cepat dan lebih sering dan pemetaan keterkaitan antarpelaku keuangan melalui analisis jaringan untuk memitigasi risiko sistemik sistem kenangan.
Selain itu, adanya indikator terkait perilaku ekonomi melalui analisis dan pembelajaran data transaksional dan data tidak terstruktur seperti pemberitaan dan media sosial. "Kami juga bisa memantau ekspektasi dan persepsi publik atas kebijakan BI secara lebih akurat," katanya usai membuka seminar internasional terkait "big data" di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (26/7).
Meski demikian, tantangan utama pemanfaatan big data di bank sentral di antaranya eksplorasi data besar itu memerlukan proses yang kompleks, belum adanya tata kelola yang jelas serta waktu, biaya dan sumber daya manusia yang terbatas dalam pengembangannya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Departemen Statistik BI, Yati Kurniati, mengatakan pihaknya telah menginisiasi pemanfaatan big data itu pada Oktober 2014 karena dapat memperkuat proses perumusan kebijakan di BI. Bank sentral, kata dia, telah melaksanakan sejumlah proyek percontohan pemanfaatan big data yang menghasilkan indikator baru yang dapat mendukung proses perumusan kebijakan bank sentral.
Indikator itu, lanjut dia, di antaranya lowongan pekerjaan, pasar properti, identifikasi struktur keterkaitan pelaku dalam sistem pembayaran dan persepsi masyarakat. "Hasil analisis secara periodik kami sampaikan dan paparkan, misalnya, kepada pelaku 'e-commerce' atau properti, sehingga mereka juga bisa berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk menentukan langkah selanjutnya," ucapnya.
Revolusi Data
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, mengatakan revolusi data sangat penting dalam penyusunan sejumlah kebijakan strategis.
Tujuannya agar tersedia informasi yang benar bagi perumus kebijakan untuk merancang, memantau, dan mengevaluasi kebijakannya secara cepat dan tepat.
Bambang mengungkapkan, di Indonesia, pemerintah telah menggunakan big data itu untuk menyusun dan merekomendasikan kebijakan perencanaan dan pembangunan nasional.
Bambang mencontohkan penggunaan big data terutama dari berbagai aplikasi digital untuk memproyeksikan harga bahan-bahan makanan di Indonesia, seperti daging, ayam, bawang, dan cabai.
Ant/E-10