» Idealnya memang CPP dipenuhi dari produksi lokal, jangan sampai impor yang mendominasi.
» Panen padi dalam negeri yang mulai meningkat menjadi momentum penguatan stok cadangan pangan pemerintah.
JAKARTA - Pemerintah melalui Bulog diminta memberi harga yang pantas dan menguntungkan petani saat menyerap hasil produksi panen mereka. Pemberian harga yang pantas itu sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah ke sektor pertanian nasional dengan meningkatkan kesejahteraan para petani.
Pengamat pertanian dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur, Surabaya, Ramdan Hidayat, dari Surabaya, Senin (29/4), mengatakan sudah seharusnya Bulog dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) mengurus stok, distribusi, hingga mengendalikan harga beras, termasuk menyerap beras petani semaksimal mungkin untuk Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
"Idealnya memang CPP dipenuhi dari produksi lokal, jangan sampai impor yang mendominasi cadangan pangan nasional," kata Ramdan.
Terlepas dari itu, yang lebih penting lagi adalah penyerapan tersebut harus tetap memperhatikan kelayakan margin bagi petani. "Jangan sampai volume serapannya besar, tapi harganya seadanya. Petani harus dihargai, dan itu dilakukan dengan menyerap hasil panen dengan harga yang pantas," katanya.
Mereka harus merasakan hasil jerih payahnya dengan margin keuntungan yang layak. Dengan harga yang pantas itulah, petani tidak akan melakukan alih fungsi lahan.
Prioritas Cadangan
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI), Muhammad Qomarunnajmi, mengatakan yang lebih penting untuk dipastikan dalam penyerapan panen adalah pemerintah membeli dengan harga yang menguntungkan petani.
"Pembelian dengan harga yang rendah dan tidak menguntungkan, akan menjadikan tidak optimalnya penyerapan, makanya SPI mengusulkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) itu angka 7.000 rupiah per kilogram (kg)," tegas Qomar.
Dengan menjadikan hasil panen petani sebagai prioritas untuk pemenuhan cadangan pangan nasional maka itu sangat baik apalagi jika pemerintah menyerap dengan harga yang pantas dan wajar. "Ini penting demi menjaga cadangan pangan pemerintah, menjamin pasar hasil panen petani, menjaga harga yang menguntungkan di tingkat petani, dan menjadi tahapan penting untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang menjadi amanat UU Pangan," katanya.
Hal itu akan bisa berjalan dengan baik, kalau harga yang diterima petani menguntungkan. Jika pemerintah memaksakan dengan harga yang sudah dipatok tetapi merugikan, tentu petani juga enggan menjual hasil produksinya ke Bulog yang bisa mengancam cadangan pemerintah.
Di Cirebon, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, dalam keterangannya mengatakan mendorong optimalisasi panen raya, untuk memenuhi stok cadangan pangan pemerintah, sebagai langkah strategis dalam penyediaan beras dalam negeri. "Panen padi dalam negeri yang mulai mengalami peningkatan menjadi momentum penguatan stok cadangan pangan pemerintah," kata Arief.
Tidak Perlu Impor
Sebelumnya, Guru Besar Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Masyhuri, mengatakan penting bagi Bulog, Kementan, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk segera memperbaiki manajemen penyerapan gabah atau beras petani dan manajemen pelepasan ke pasar.
Dengan statemen Kementan mengenai prediksi panen raya Maret-April sebesar 8,4 juta ton, semestinya tidak diperlukan impor. Masalahnya, sampai hari ini kontrak-kontrak pengadaan tidak optimal dan selalu mengandalkan impor untuk memenuhi kuota dalam negeri.
"Kontrak-kontrak pengadaan perlu diperbaiki sekaligus juga pelepasan beras ke pasar. Kalau telat, kejadian seperti awal tahun ini, beras melambung tinggi padahal sebenarnya bisa diantisipasi," kata Masyhuri.
