“Selain persoalan penyelenggaraan pemilu yang bermasalah, kami menempatkan banjir sebagai kerawanan pemilu Jakarta Utara ini."
JAKARTA - Banjir dikhawatirkan dapat mengganggu jalannya Pilkada Jakarta. Maka, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Utara mengungkapkan bahwa banjir menjadi kerawanan utama dalam Pemilu dan Pilkada 2024.
"Selain persoalan penyelenggaraan pemilu yang bermasalah, kami menempatkan banjir sebagai kerawanan pemilu Jakarta Utara ini," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Utara M Sobirin di Jakarta, Sabtu.
Sobirin mengungkapkan, hal ini berkaca dari adanya banjir pada Pemilu 14 Februari 2024 yang menyebabkan 19 Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus melakukan Pemungutan Suara Lanjutan. Curah hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan sejumlah TPS di Jakarta Utara (Jakut) terendam air sehingga pelaksanaan pemilu tertunda.
Selain itu, banjir juga terjadi di tempat penyimpanan logistik pemilu di tingkat RW dan TPS sehingga merusak logistik yang ada saat itu. "Kami sedang berkoordinasi dengan sejumlah pihak agar keadaan serupa tidak terulang di pilkada nanti," jelasnya.
Sobirin akan minta KPU sebagai penyelenggara pilkada untuk memastikan lokasi TPS dan tempat penyimpanan tidak di tempat yang rawan banjir. "Ini akan kami pastikan lagi," jelasnya.
Selain itu, adanya kelemahan di tim penyelenggara Pemilu 2024 yang menyebabkan terjadi pemungutan suara ulang (PSU) untuk DPRD Jakarta. "Kami akan terus melakukan pendampingan agar hal ini tidak terulang kembali," tambah Sobirin.
Sebagai antisipasi agar persoalan tersebut tidak terulang, Bawaslu Jakarta Utara sedang menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk memperkuat langkah penanganan pelanggaran pada Pilkada Serentak 2024.
