Pemerintah harus lebih jeli mengelola sistem pangan nasional agar dapat menciptakan sistem kedaulatan pangan secara utuh.
JAKARTA - DPR RI desak pemerintah memperhatikan nasib petani sebab kesejahteraan petani terus menurun. Pasalnya, pemerintah lebih mendorong peningkatan produksi ketimbang kesejahteraan produsen pangan. Padahal, mestinya yang diperkuat ialah petaninya.
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendorong pemerintah lebih jeli mengelola sistem pangan nasional agar dapat menciptakan sebuah sistem kedaulatan pangan secara utuh.
"Salah satu yang menjadi sorotan adalah persoalan pangan. Sejumlah persoalan mendasar di bidang pertanian juga masih menjadi PR (pekerjaan rumah) pemerintah seperti kesejahteraan petani, penurunan kualitas dan kuantitas pertanian nasional serta alih fungsi lahan pertanian yang terus mengalami peningkatan merupakan ancaman yang sedang kita rasakan saat ini," ucap Slamet, di Jakarta, Kamis (29/9).
Dikatakannya, menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), jumlah petani Indonesia terus turun bahkan diprediksi profesi ini akan lenyap pada 2065. Hal ini, kata Slamet, juga diperparah dengan minimnya generasi milenial yang memilih untuk terjun ke bidang pertanian sehingga mengancam regenerasi petani di Indonesia.
"Hari ini kita masih dalam suasana memperingati Hari Tani Nasional ke-62. Kami berharap Bapak Presiden dapat memberi kado terbaik untuk para petani Indonesia, agar saudara Presiden dikenang menjadi Bapak Petani Indonesia, bukan sebaliknya. Yang mana di saat pemerintahan saudaralah, petani Indonesia menjadi sejahtera," ujar Slamet.
Karena itu, dia mengusulkan pemerintah fokus terhadap peningkatan kesejahteraan petani bukan hanya mengejar peningkatan produksi. "Petani kita harus naik kelas dengan mendorong generasi muda, sektor pendanaan serta inovasi pertanian sebagai pilar transformasi pertanian nasional," jelasnya.
Slamet juga meminta pemerintah mentransformasi subsidi pertanian yang sebelumnya bebasis pada input menjadi berbasis pada subsidi harga, pola subsidi seperti ini menurutnya dapat dirasakan langsung oleh petani.
Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin, sepakat dengan gagasan Kementerian Perdagangan (Kemendag) ketika pemerintah menyiapkan dana 100 trilliun rupiah untuk serap beras petani. Dengan demikian, ada semangat bagi petani untuk berproduksi karena ada jaminan serapan hasil panen dengan harga yang baik.
"Dengan begini, ketika produksi melimpah maka petani sejahtera dan importasi berkurang," jelas Andi Akmal.
Menurut dia, pemerintah harus mengelola persoalan pangan ini dari hulu hingga hilir. Dirinya pun meminta Badan Pangan Nasional untuk dapat mulai agresif. Mengingat, pada rapat kerja sinkronisasi pembahasan badan anggaran antara Komisi IV dengan Kementerian Pertanian telah memutuskan realokasi eksternal Badan Ketahanan Pangan (BKP) seratus tiga miliar lebih rupiah.
Regenerasi Petani
Dalam kesempatan terpisah, Ekonom Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Ester Astuti, menegaskan kurangnya peminat anak milenial menjadi petani karena kesejahteraan petani yang tidak kunjung meningkat.
"Itu diperkuat dengan lahan yang sempit dan produktivitas yang rendah. Di sisi lain, pekerja pabrik justru lebih mapan karena punya pekerjaan tetap," pungkasnya.
