BEKASI - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melakukan kerja sama untuk mengukur isu-isu kependudukan melalui Indeks Kepedulian Isu Kependudukan (IKIK).
"Kabupaten Bekasi menjadi satu-satunya kabupaten/kota se-Indonesia yang telah memiliki IKIK," kata Direktur Kerja Sama Pendidikan Kependudukan BKKBN, Edi Setiawan, di Kabupaten Bekasi, Kamis (14/7).
Edi mengatakan BKKBN sebenarnya sudah mulai menyusun IKIK sejak tahun 2013, namun baru sebatas penghitungan level nasional dan provinsi. Maka, melalui kerja sama ini, Kabupaten Bekasi bisa memanfaatkan IKIK sebagai tolok ukur penghitungan level kabupaten/kota.
"Kabupaten Bekasi menjadi satu-satunya dari 500 lebih kabupaten/kota yang mempunyai angka IKIK. Kita harapkan kabupaten/kota lain bisa tergerak menjadikan IKIK sebagai salah satu sumber indeks guna mengukur kepedulian terhadap isu-isu kependudukan," ucapnya.
Dia berharap rumusan penghitungan dapat dijadikan rujukan Kabupaten Bekasi dalam membangun daerah melalui empat komponen IKIK, yakni kualitas, kuantitas, mobilitas, serta komponen lingkungan. Manfaatnya, ketika mengetahui indikator-indikator tersebut, bisa diketahui lemahnya pembangunan kependudukan, misalnya, masih tingginya angka pengangguran dan perceraian. Itu masih menjadi penyebab kualitas rendah di Kabupaten Bekasi.
Selain itu, kepemilikan akte kelahiran yang masih sangat rendah, juga banyaknya generasi muda yang tidak menamatkan SMP apalagi SMA. "Tingkat pendidikan drop out level SMP dan SMA masih tinggi. Ini masih menjadi kendala kualitas SDM," katanya. Dengan penghitungan IKIK sebab permasalahan tersebut diketahui, demikian juga solusinya.
