BEKASI - Pemerintah Kabupaten Bekasi menggelar rapat koordinasi lintas sektor membahas antisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat selama periode Hari Raya Natal hingga Tahun Baru 2023. Rapat koordinasi lintas sektor ini melibatkan unsur forum komunikasi pimpinan daerah, antara lain TNI-Polri, DPRD, kejaksaan, pengadilan, Kementerian Agama, serta sejumlah organisasi perangkat daerah.
"Dari jajaran Pemkab ada Satpol PP, Dishub, BPBD, dan Dinkes, bahkan sampai tingkat kecamatan. Segenap unsur sudah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi berbagai gangguan kamtibmas sekaligus menjaga kondusivitas Bekasi selama perayaan Natal dan Tahun Baru," kata Penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan, di Cikarang, Selasa (13/12).
Dia meneruskan pengamanan Natal-Tahun Baru dilakukan mulai 23 Desember hingga 2 Januari 2023. Kelak akan ditempatkan sejumlah personel dari lintas sektor di beberapa titik rawan potensi gangguan kamtibmas. Dani juga menginstruksikan segenap camat dan kepala desa maupun lurah untuk mengimbau masyarakat agar tidak merayakan Natal dan Tahun Baru secara berlebihan menyusul kondisi sejumlah wilayah di Tanah Air yang sedang berduka akibat bencana. Instruksi ini sebenarnya tidak perlu karena Natal selalu dirayakan secara sederhana.
"Masalah keamanan di tempat ibadah, tempat wisata, serta pusat-pusat keramaian, perlu pengawasan ekstra," ucapnya. Sedangkan Kapolres Metro Bekasi, Komisaris Besar Gidion Arif Setyawan, mengatakan kegiatan pengamanan Natal dan Tahun Baru rutin dilakukan setiap tahun, meski ada perbedaan untuk pengamanan tahun ini.
"Ya, seperti euforia masyarakat, semua kita kelola, boleh merayakan tetapi tidak boleh euphoria. Mobilitas masyarakat era pandemi juga tetap terjaga," katanya. Secara umum pengamanan dilakukan melalui sistem monitoring early warning system guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Gidion juga telah menginstruksikan segenap jajaran kepolisian sektor untuk menjaga kondusivitas wilayah masing-masing dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru. "Untuk penempatan personel dan teknis lain akan diatur dalam waktu dekat. Yang jelas, pengamanan harus lebih ekstra dan mengedepankan peringatan dini terkait potensi gangguan kamtibmas," tandas Gidion.