Bawaslu juga gencar melakukan pendidikan pemilih dengan melibatkan tokoh masyarakat, organisasi pemberdayaan masyarakat, FKUB (forum kerukunan umat beragama), media daring dan luring, dan seluruh elemen masyarakat."
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bekerja sama dengan berbagai pihak tengah menyusun bank data untuk mencegah politisasi terkait suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan bank data itu menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan pencegahan dugaan pelanggaran pemilu dengan menyajikan karakteristik dan sebaran sebagai kajian ilmiah.
"Bawaslu juga gencar melakukan pendidikan pemilih dengan melibatkan tokoh masyarakat, organisasi pemberdayaan masyarakat, FKUB (forum kerukunan umat beragama), media daring dan luring, dan seluruh elemen masyarakat," kata Lolly dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (7/12).
Bawaslu bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatikan (Kominfo), TNI, Polri, Dewan Pers, dan platform media sosial untuk mencegah kampanye identitas dan provokasi di media sosial dan media massa.
"Saat ini, kami intensif melakukan patroli pengawasan siber secara intensif untuk mencegah potensi berkembangnya politisasi identitas," jelas Lolly.
Bawaslu mengidentifikasi empat indikator politisasi SARA di Indonesia, yakni meliputi kampanye berisi sentimen SARA di media sosial, kampanye identitas di tempat umum, penolakan calon kandidat berbasis SARA, serta kekerasan berbasis SARA.
"Jika provokasi dan intimidasi tidak dikelola dengan baik, dinamika konflik bisa berkembang cepat dan menjadi sangat kekerasan atau brutal, berakhir dengan bentrokan antar-kelompok, atau kerusuhan massal yang berkepanjangan," ucapnya.
Pada Pemilu Serentak 2024 terdapat 2.749 daerah pemilihan (dapil) dengan total populasi pemilih mencapai 204.807.222 orang, dengan tempat pemungutan suara (TPS) mencapai 823.220.
Data tersebut termasuk pemilih diaspora atau warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri.
Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.
Kemudian, ada Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.
Pemilu 2024 juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.
Pemungutan suara Pemilu 2024 dilakukan secara serentak untuk memilih calon anggota legislatif serta presiden dan wakil presiden pada tanggal 14 Februari 2024.
KPU juga telah menerima pendaftaran tiga bakal pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Masa kampanye pemilu ditetapkan mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.
