Ketua Bawaslu Papua Barat Elias Idie di Manokwari, Senin, mengatakan puluhan indikator kerawanan mengacu pada tujuh variabel yaitu penggunaan hak pilih, faktor keamanan, kampanye, netralitas, logistik pemilu, lokasi TPS, dan koneksi internet serta jaringan kelistrikan.
Manokwari - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Barat merilis 22 indikator kerawanan pada 1.923 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar pada tujuh kabupaten se-Papua Barat. Dengan demikian kesalahan telah diperbaiki.
Ketua Bawaslu Papua Barat Elias Idie di Manokwari, Senin, mengatakan puluhan indikator kerawanan mengacu pada tujuh variabel yaitu penggunaan hak pilih, faktor keamanan, kampanye, netralitas, logistik pemilu, lokasi TPS, dan koneksi internet serta jaringan kelistrikan.
"Potensi kerawanan TPS terdapat dalam semua variabel," ucap Elias.
Ia menjelaskan bahwa indikator kerawanan TPS meliputi pemilih tetap yang tidak memenuhi syarat tetapi masih tercantum dalam DPT sebanyak 414 TPS, terdapat pemilih tambahan pada 192 TPS, potensi pemilih memenuhi syarat namun tidak terdaftar ada 807 TPS, dan petugas KPPS yang merupakan pemilih di luar domisili dari 49 TPS tempatnya bertugas.
Kemudian, 15 TPS dengan riwayat terjadinya kekerasan, 21 TPS memiliki riwayat terjadi intimidasi terhadap penyelenggara pemilu, terdapat praktik politik uang saat masa kampanye di sekitar lokasi 31 TPS, dan praktik penghasutan isu SARA antara pemilih di sekitar lokasi 5 TPS.
"Kalau indikator petugas KPPS berkampanye untuk peserta pemilu secara langsung itu tidak ada," ucap Elias.
Indikator selanjutnya, kata dia, 9 TPS terdapat keterlibatan ASN maupun TNI-Polri, 12 TPS mengalami kerusakan logistik pemungutan suara, 10 TPS kelebihan/kekurangan bahkan tidak tersedia logistik, 14 TPS tertukar surat suara, 14 TPS mengalami keterlambatan pendistribusian logistik, dan 43 TPS sulit dijangkau (faktor geografis, cuaca dan keamanan).
