Penyelenggara Pemilu, khususnya Bawaslu dituntut lebih tegas dalam menindak politik uang baik dalam Pemilu Legislatif maupun Pilpres.
Jakarta - Ada sejumlah tantangan dalam pangawasan pemilu 2019, yang salah satu paling mengkhawatirkan adalah potensi politik uang dan penggunaan sumber daya negara (khususnya anggaran) untuk pemenangan pemilu 2019. Tantangan tersebut merupakan pekerjaan rumah bagi semua pihak, khususnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch Almas Sjafrina mengatakan, dengan anggaran yang jauh meningkat dibanding tahun sebelumnya, yaitu14,2 triliun rupiah (anggaran 2018-2019) atau meningkat 24 persen dibanding anggaran pengawasan pemilu 2019, pengawasan Bawaslu seharusnya lebih maksimal dan menjawab tantangan tersebut.
"Harapan besar publik juga mengacu pada lebih kuatnya kewenangan yang dimiliki Bawaslu dalam hal penegakan hukum pemilu," ujar Almas melalui keterangan persnya di Kantor ICW, Jl. Kalibata Timur, Pancoran, Jakarta, Minggu (26/8). Namun Almas menyayangkan, langkah-langkah Bawaslu sehubungan dengan sejumlah polemik yang muncul belakangan ini tampak mengecewakan.
Menurutnya, jika tidak ada pembenahan dan gebrakan, hal ini mungkin saja akan berlaku sama dalam hal penanganan tantangan lain dalam Pemilu 2019. Hal itu terlihat ketika Bawaslu melakukan penanganan dugaan adanya pemberian imbalan Rp 500 miliar untuk partai politik dalam pencalonan wakil presiden pemilu 2019.
Sampai saat ini, belum ada hasil kajian Bawaslu mengenai dugaan pelanggaran pasal 228 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. "Bawaslu seharusnya tidak menjadikan absennya Andi Arif, pihak yang menyebut adanya mahar dari Sandiaga Uno ke PKS dan PAN, sebagai hambatan besar," tegasnya. Apalagi ia menilai, Pasal 24 ayat 6 Perbawaslu No. 7 tahun 2018 menyebutkan apabila pihak yang dipanggil tidak hadir untuk klarifikasi, pengawas pemilu melakukan kajian berdasarkan bukti yang ada.
Artinya, Bawaslu tidak bergantung pada hadir tidaknya pihak yang dipanggil untuk membuat kajian, simpulan, dan rekomendasi untuk kepolisian menindaklanjuti penyidikan kasus. "Oleh karena itu, Bawaslu harus menangani dengan tuntas dugaan adanya mahar politik dalam pencalonan wakil presiden agar kasus ini tidak lagi berlarut-larut dan menguap begitu saja sebagaimana dugaan mahar politik di pilkada 2015, 2017, dan 2018," harapnya. Berdasarkan data Indonesia Budget Center (IBC), total biaya pengawasan pemilu serentak 2018 sebesar 14,20 triliun rupiah.
Dibandingkan tahun 2014 hanya 4,12 triliun rupiah. "Salah satu yang paling mengkhawatirkan adalah potensi politik uang dan penggunaan sumber daya negara khususnya anggaran untuk pemenangan pemilu 2019, tantangan itu khususnya bagi Bawaslu," ujar Peneliti IBC Roy Salam. Roy menegaskan Bawaslu harus selektif dalam mengambil kebijakan terutama pengawasan di daerah."Harapan besar publik juga mengacu pada lebih kuatnya kewenangan yang dimiliki Bawaslu dalam hal penegakan hukum pemilu," ucap Roy.
Pertanyakan Sikap
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman, mempertanyakan sikap Bawaslu yang terus melanjutkan kasus dugaan mahar ini.Padahal kata Habiburokhman yang juga menjabat Ketua Dewan Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA ), dalam Pasal 24 ayat 6 Peraturan Bawaslu No. 7 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Akibat Kekurangan Perbendaharaan Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum menegaskan, bahwa pemanggilan terhadap saksi hanya bisa dilakukan sebanyak dua kali. rag/AR-3