Pemprov DKI Jakarta diminta untuk membatalkan program membeli hunian DP 0 rupiah karena sama saja memberi subsidi kepada orang mampu.
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta diminta mengkaji ulang proyek membeli rumah dengan uang muka nol rupiah (Rp0) karena dinilai banyak masalah. Harapan ini disampaikan Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi, Minggu (6/11).
Dia minta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengkaji ulang program down payment (DP) 0 rupiah sebelum dilanjutkan karena program tersebut bermasalah dalam pelaksanaannya. "Ukuran efektif atau tidaknya mesti dilihat dulu progresnya. Sebab, program ini sempat menjadi masalah yang di daerah Cakung," ujar Badiul.
Dia mengusulkan sebaiknya sebelum memutuskan untuk melanjutkan program DP 0 rupiah perlu dilakukan kajian ulang. Baidul menjelaskan kajian pertama terkait dengan efektivitas dan manfaatnya bagi masyarakat. Kedua apakah potensi-potensi tindak pidana korupsi seperti yang sudah terjadi, masih ada atau tidak. "Sebaiknya ditunda saja jauh lebih baik karena manfaatnya belum diketahui bagi masyarakat," tandasnya.
Menurut Baidul, DP 0 rupiah ini praktiknya memiliki potensi tindak pidana korupsi bila dilanjutkan. "Kami melihatnya sudah ada tindak pidana korupsi, maka potensi titik-titik korupsi lainnya juga besar," ucapnya. Dikatakan Baidul, penerapan program DP 0 rupiah seringkali tidak tepat sasaran, menargetkan masyarakat berpenghasilan rendah, tapi warga yang memperoleh lain.
"Menurut saya, DP 0 rupiah tidak menyasar kepada target awal yang sudah ditentukan. Kebanyakan yang beli rumah tidak seperti ditetapkan. Bahkan kebanyakan orang-orang mampu yang membeli," tutur Baidul. Lebih jauh, Baidul mengutarakan tidak tepat sasaran karena program banyak diminati masyarakat menengah atas, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah tidak dapat menikmati program DP 0 rupiah.
Batalkan
"Kita melihat program ini banyak yang diambil orang-orang di luar kriteria yang sudah ditetapkan pemerintah," sambungnya. Maka, dia minta Pemprov DKI Jakarta untuk membatalkan program DP 0 rupiah. Karena sama saja pemprov memberikan subsidi kepada orang mampu.
"Kalau menurut saya program DP 0 rupiah sebaiknya dibatalkan karena secara tidak langsung pemerintah memberi subsidi kepada orang kaya," ungkapnya.
Sementara itu, Ekonom dan Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, mengatakan perpanjangan DP nol rupiah menjadi stimulus bagi sektor properti dan otomotif yang tepat. Setidaknya, di era suku bunga tinggi, masyarakat bisa dibantu DP rendah. "Tapi ujungnya implementasi dikembalikan juga ke kondisi dan penilaian tiap lembaga keuangan," kata Bhima.
Menurut Bhima, bagi bank yang manajemen risikonya bagus dan analis kreditnya selektif, maka skema DP nol rupiah bisa dijalankan. "Di sisi lain ada bank yang persepsi risiko kreditnya naik karena ada ancaman resesi, sehingga DP mungkin tidak bisa nol persen. Mungkin hanya diturunkan sebagai iming-iming promo," ujar Bhima.
Menurut Bhima, sebaiknya di-review kembali karena DP 0 rupiah tidak bisa menjawab kebutuhan masyarakat di tengah suku bunga naik. "Kalau DP 0 rupiah, tapi cicilan makin mahal ya sama saja," tutur Bhima.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk melanjutkan program beli hunian DP 0 rupiah untuk warga Ibu Kota Jakarta. "Program DP 0 rupiah merupakan janji kampanye Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat Pilkada 2017 silam," ujar Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Sarjoko, menambahkan pembangunan program DP 0 rupiah akan terus dilanjutkan karena dalam pengembangannya tidak memakai APBD. "Secara prinsip pembangunan unit hunian DP 0 rupiah tidak menggunakan dana APBD, tetapi dibiayai pengembang. Ini bisa BUMN, BUMD, atau swasta," tutur Sarjoko.
