“Setiap pengeluaran harus memiliki justifikasi yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan."
JAKARTA - Direktur Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas Nuzula Anggeraini mengatakan tata kelola keuangan yang baik merupakan kunci mewujudkan partai politik (parpol) yang fungsional, kokoh, dan mandiri.
Untuk itu, jelas dia, perlu dilakukan beberapa hal. Pertama, partai politik perlu menyusun kebutuhan anggaran yang jelas dan terencana. "Setiap pengeluaran harus memiliki justifikasi yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Nuzula dalam seminar nasional yang dipantau secara daring dari Jakarta, Rabu (16/10).
Kedua, transparansi dalam pengelolaan keuangan harus ditingkatkan. Dia menegaskan partai politik wajib memberikan laporan keuangan yang terbuka kepada masyarakat. "Dengan cara ini masyarakat dapat mengawasi dan memberikan masukan terhadap penggunaan dana yang diterima," ujarnya.
Ketiga, edukasi dan pelatihan mengenai tata kelola keuangan harus diberikan kepada pengurus partai politik.
Hal ini penting untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam mengelola dana secara efisien dan efektif.
Selain itu, untuk mewujudkan partai politik yang fungsional, kokoh dan mandiri diperlukan komitmen semua pihak dalam memperbaiki sistem keuangan partai politik.
Menurut Nuzula, peningkatan bantuan keuangan dari negara yang dikelola dengan tata kelola yang akuntabel akan menjadi langkah strategis dalam menciptakan partai politik yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat.
Ia pun mengajak untuk membersamai dalam menyumbangkan pemikiran terkait upaya atau pendekatan yang cocok untuk penguatan partai politik di Indonesia melalui bantuan keuangan negara.
"Mari kita bersama-sama membangun pondasi yang kuat bagi demokrasi kita melalui parpol yang lebih baik," pungkas dia.
