JAKARTA - Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Taufik Hanafi menyatakan pihaknya telah menyiapkan tujuh agenda prioritas nasional 2023 mulai dari ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah, revolusi mental, hingga pembangunan lingkungan hidup.
"Untuk melaksanakan berbagai kegiatan ini sudah diidentifikasi prioritas-prioritas nasional," katanya dalam Rapat bersama Banggar DPR RI di Jakarta, Rabu (15/6).
Prioritas nasional yang pertama adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan dengan alokasi anggaran Rp28,7 triliun.
Kedua adalah mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dengan alokasi anggaran sebesar Rp39,2 triliun.
Ketiga yakni meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing yang antara lain dengan bantuan sosial serta pemerataan pendidikan berkualitas, akses dan mutu kesehatan sekaligus pendidikan keterampilan dan vokasi dengan total alokasi Rp223,8 triliun.
Prioritas nasional keempat adalah revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan anggaran Rp5,6 triliun.
Kelima yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang antara lain meliputi infrastruktur dasar, konektivitas dan sumber daya air dengan anggaran Rp97 triliun.
Keenam, yakni membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim dengan alokasi Rp11 triliun.
Terakhir yaitu memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik seperti pemilihan umum (pemilu) yang memiliki anggaran Rp19,5 triliun dari total alokasi untuk agenda ini sebesar Rp62 triliun.
Selain tujuh agenda prioritas nasional, pemerintah juga memiliki major project Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2023 yaitu akselerasi pengembangan energi terbarukan dengan anggaran Rp118,8 miliar.
Kemudian food estate Rp734,2 miliar, reformasi sistem perlindungan sosial Rp87,89 triliun serta percepatan penurunan angka kematian ibu dan stunting Rp5,6 triliun.
Selanjutnya reformasi sistem kesehatan nasional, jaringan pelabuhan utama terpadu, transformasi digital Rp16,22 triliun serta pembangunan ibu kota Nusantara Rp27,6 triliun.
