BOGOR - Selama bulan Oktober saja Kota Bogor mengalami 85 bencana alam, namun serapan biaya tidak terduga (BTT) sangat minim."Pemkot agar memaksimalkan serapan anggaran BTT untuk menanggulangi bencana dan memperbaiki infrastruktur yang terdampak," harap Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, M Rusli Prihatevy, Kamis (17/10).
Menurut Rusli, berdasarkan data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan serapan BTT baru 0,33 persen atau 310 juta rupiah dari pagu sebesar 92,11 miliar.
"Tentu dengan banyaknya bencana yang terjadi selama bulan Oktober, Pemkot perlu segera mencairkan BTT," imbau Rusli. Pencairan BTT bisa untuk membantu para korban bencana. "Sebab realisasi serapan anggaran masih sangat minim," tandas Rusli.
Rusli menekankan pentingnya penyaluran BTT untuk para korban bencana. Selain untuk memastikan tidak ada bencana susulan di lokasi, juga memaksimalkan serapan anggaran, agar tidak terjadi sisa lebih anggaran (Silpa).
Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, dari 85 bencana yang terjadi selama Oktober, ada 72 rumah rusak. Rusli menekankan kepada Pemkot Bogor agar segera menindaklanjuti SK Kebencanaan yang dikeluarkan BPBD.
Harapannya, agar pelaksanaan pembangunan bisa langsung dikerjakan, sehingga tidak menjadi tanggungan tahun berikutnya. Menurutnya, ini memerlukan sinergi dan kecepatan pelaksanaan dari dinas-dinas teknis seperti Dinas PUPR dan Disperumkim.
"Jadi, dinas teknis harus segera melayani masyarakat yang kesulitan. Jangan sampai SK Kebencanaan tidak ditindaklanjuti, sehingga menjadi tanggungan tahun berikutnya seperti terjadi tahun 2022," ujarnya.
Rusli menegaskan, nantinya laporan terkait BTT ditindaklanjuti dalam rapat kerja komisi-komisi. Sebab, dia ingin memaksimalkan fungsi dan tugas dewan.
Pasar
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil menyuarakan soal pasar tradisional. Dia mendukung pemkot menciptakan pasar tradisional yang nyaman bagi pembeli dan pedagang.
Adityawarman mengapresiasi jajaran Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) yang terus berkomitmen menghadirkan pasar yang nyaman. Hal tersebut terlihat dari hasil revitalisasi Pasar Jambu Dua.
Untuk itu, dia menegaskan dewan juga berkomitmen mendukung pemkot dan perumda menciptakan pasar yang nyaman. "Kami mendukung langkah Perumda PPJ," katanya. Komisi II dan III siap mendukung agar pasar lain direvitalisasi biar nyaman, bersih dan menyenangkan.
Menurutnya, pasar yang nyaman tidak bisa dilepaskan dari kehadiran investor dan pengembang untuk merevitalisasi pasar. Untuk itu, dia berharap Perumda PPJ mampu menerapkan konsep ke pasar lainnya. Dewan berharap agar semua rencana bisnis berjalan lancar, sebab pasar adalah tulang punggung perekonomian Kota Bogor," tandasnya. Ant/G-1
