JAKARTA - Pemerintah menegaskan perhatian terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) akan terus ditingkatkan. Pasalnya, sektor tersebut selama ini menjadi tumpuan utama perekonomian nasional, terutama saat terjadi krisis.
Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM), Teten Masduki mengatakan, saat krisis akibat pandemi Covid-19, UMKM justru menjadi sektor paling terdampak parah. Namun, pemerintah sudah mencanangkan beberapa program untuk mendukung kebangkitan UMKM.
"Beberapa program yang dilakukan melalui dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) seperti pemberian Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM). Per 30 Juli 2021 telah tersalurkan sebesar 14,21 triliun rupiah atau 92,35 persen kepada 11,8 Juta Usaha Mikro," kata Teten dalam webinar bertema Peran Perbankan dalam Ekosistem Digital UMKM Masa Depan yang dipantau dari Yogyakarta, Kamis (23/9).
Bantuan subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) sebesar 3 persen diperpanjang hingga akhir Desember 2021. Melalui bank penyalur, pemerintah juga telah menyalurkan dana KUR per 5 September 2021 sebesar 177,71 triliun rupiah kepada4.795.255 debitur. Angka tersebut sekitar 70,06 persen dari target 253,64 triliun rupiah.
Dukungan itu, menurut Tetet, juga dilakukan melalui pembiayaan kepada koperasi lewat Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang per 17 September 2021 tersalurkan sekitar 1,04 triliun rupiah dari target 1,6 triliun rupiah kepada 128 koperasi.
"Kita juga memberikan pendanaan bagi wirausaha pemula senilai 7 juta rupiah per wirausaha kepada 1.800 wirausaha dengan total anggaran 12,6 miliar rupiah," jelas Teten.
Dia menambahkan pemerintah juga terus mendorong agar perbankan meningkatkan keterlibatannya dalam upaya membantu sektor UMKM terus bertumbuh kembang.
Dia mengakui pembiayaan perbankan ke sektor UMKM baru 20 persen dari total kredit. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan sejumlah negara tetangga, termasuk Malaysia. Pemerintah menargetkan pada 2024, kredit perbankan kepada sektor UMKM bisa mencapai 30 persen.
