Operasi pasar berupa bantuan pangan harus secepatnya disalurkan guna mengurangi beban masyarakat yang terdampak oleh kenaikan harga beras di pasaran.
JAKARTA - Pemerintah perlu secepatnya menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat kurang mampu. Bantuan tersebut setidaknya menjadi bantalan bagi masyarakat di tengah kenaikan harga beras saat ini.
Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Awan Santosa, menilai kenaikan harga beras dalam beberapa waktu terakhir tak terlepas dari lambatnya tindakan preventif terhadap penurunan produksi imbas El Nino.
Karena itu, lanjut Awan, operasi pasar berupa bantuan pangan harus secepatnya disalurkan. Itu untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak oleh kenaikan harga beras di pasaran.
"Perlu dipercepat penyalurannya, selain mengurangi dampak kenaikan harga juga mengatasi dampak kekeringan bagi penduduk miskin," tegas Awan pada Koran Jakarta, Minggu (3/9).
Saat ini, papar Awan, dampak El Nino sudah mulai terasa, produksi pangan di sejumlah wilayah turun akibat kekeringan. Sementara di sisi lain, harga beras di pasaran sudah menggila yang bakal mengerek inflasi kelompok bahan makanan.
"Kenaikan harga dan penurunan produksi karena selama ini antisipasi pemerintah mengatasi berkurangnya pasokan lemah," tandas Awan.
Instruksi percepatan penyaluran juga disampaikan Presiden RI Joko Widodo, akhir pekan lalu. Presiden memerintahkan distribusi bantuan 10 kilogram (kg) beras kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama tiga bulan mulai September 2023.
"Mulai awal September ini akan didistribusikan secepatnya bantuan pangan beras satu keluarga penerima manfaat dapat 10 kg beras. Ini juga seperti operasi pasar," kata Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (31/8).
Masih Aman
Kementerian Pertanian (Kementan) menilai kondisi sektor pertanian meskipun tengah dilanda El Nino atau kemarau panjang belum menyebabkan gagal panen budi daya pertanian, khususnya padi. Terkhusus lagi, lahan persawahan di Kabupaten Pandeglang yang merupakan daerah lumbung padi di Provinsi Banten.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang, Nasir, mengungkapkan pihaknya telah melakukan upaya pemulihan terhadap pertanaman padi yang dilanda kekeringan sampai dengan 28 Agustus 2023 seluas 538 hektare (ha) dari total 879 ha. Sesuai data laporan keadaan sampai dengan 28 Agustus 2023 luas keadaan kekeringan di Pandeglang 341 ha dari jumlah kumulatif luas tambah kekeringan seluas 879 ha tersebut.
"Dan luas terancam kekeringan berat hanya seluas 23 ha. Jadi, belum terjadi puso akibat kekeringan di wilayah Pandeglang," demikian dikatakan dikatakan Nasir melalui keterangan resmi Kementan.
Nasir menambahkan, sebaran pertanaman padi yang terdampak kekeringan itu berada di sembilan kecamatan. Kecamatan Sobang merupakan daerah yang paling parah terdampak. Setidaknya ada 23 hektare sawah yang mengalami kekeringan berada di Desa Bojen dan Desa Teluklada.
"Untuk mengantisipasi badai El Nino, pada Agustus kemarin, Kementerian Pertanian telah merealisasikan bantuan benih padi untuk Pandeglang 1.000 hektaer, dan kami sudah mengusulkan lagi bantuan benih seluas 16.000 hektare," ungkapnya.
Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan, Suwandi, mengatakan sesuai arahan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, Kementan menargetkan lokasi Gernas El Nino dilaksanakan di lahan seluas 500 ribu ha di 10 provinsi yang terdiri dari enam provinsi utama dan empat provinsi pendukung.
