Selain menurunkan angka stunting, bantuan pangan telur dan daging ayam diharapkan dapat berdampak positif bagi ekosistem perunggasan nasional serta pengendalian inflasi.
JAKARTA - Pemerintah terus menggenjot penyaluran bantuan pangan, berupa telur dan daging ayam kepada 1,4 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS). Upaya ini selain untuk mengendalian harga telur dan daging ayam di tingkat konsumen juga untuk menurunkan angka stunting atau gizi buruk.
Kepala Badan Pangan Nasioal (Bapanas) atau National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi, mengatakan program bantuan telur dan daging ayam ini banyak berdampak positif bagi ekosistem perunggasan nasional.
"Tujuan utama program ini adalah untuk menurunkan angka stunting, namun dengan melibatkan mitra peternak mandiri kecil sebagai penyuplai produk maka program yang dijalankan sesuai arahan langsung Bapak Presiden ini diakui para peternak turut berkontribusi menjaga stabilitas harga jual telur dan daging ayam di tingkat peternak," ujarnya di Jakarta, Jumat (19/5).
Selain itu, lanjutnya, pendistribusian telur dan daging ayam secara gratis ini juga dipersiapkan untuk menekan lonjakan harga telur dan daging ayam di tingkat konsumen guna pengendalian inflasi.
Arief menjelaskan, sampai 18 Mei ini, penyaluran tahap pertama bantuan pangan telur dan daging ayam untuk 1,4 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS) terdistribusi sebanyak 995 ribu paket, atau 69 persen. Penyaluran telah dilakukan di enam provinsi, meliputi Banten sebanyak 51 ribu paket atau 79 persen, Jawa Barat 338 ribu paket atau 82 persen, Jawa Tengah 308 ribu paket atau 95 persen, Jawa Timur 252 ribu paket atau 67 persen, serta Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, dan Sumatera Utara 46 ribu paket atau 33 persen.
"Total ada tujuh provinsi yang menjadi sasaran penyaluran. Kita juga sudah mulai penyaluran di dua provinsi di wilayah Indonesia Timur, yaitu NTT dan Sulawesi Barat," jelasnya.
Arief memastikan pihaknya terus mendorong Holding BUMN Pangan, ID FOOD, untuk mempercepat penyaluran bantuan. Dengan demikian, penyaluran tahap pertama bisa segera rampung dan bisa segera memasuki tahap ke dua dan ketiga.
"Percepatan pendistribusian itu sangat penting. Karena dengan pendistribusian yang semakin cepat dan intens, peluang untuk mengintervensi keseimbangan dan stabilitas harga telur dan daging ayam di tingkat konsumen semakin besar," ujarnya.
Lebih lanjut, Arief mengaku, selain melakukan percepatan pendistribusian, pengawasan juga menjadi prioritas. Pasalnya, pengawasan yang baik akan sangat mendukung kelancaran program ini.
Evaluasi Kegiatan
Direktur Utama ID FOOD, Frans Marganda Tambunan, menuturkan mulai pekan ketiga bulan ini pihaknya sudah memulai penyaluran ke Provinsi Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Timur. "Kami akan mengejar realisasi distribusi di tujuh provinsi tersebut sesuai jumlah KRS dan tenggat waktu yang ditetapkan oleh Bapanas," ujarnya.
Untuk menjaga kelancaran pendistribusian, dia mengaku evaluasi terus dilakukan, termasuk koordinasi intens dengan semua stakeholder yang terlibat dalam kegiatan penyaluran di lapangan, seperti Berdikari, Rajawali Nusindo, PT POS, BKKBN, Bapanas, Satgas Pangan dan pemerintah daerah setempat.
