JAKARTA - Bantuan sosial (bansos), khususnya yang diberikan secara tunai, akan mendorong konsumsi rokok di kalangan para penerimanya. Sebab, penerima bansos memiliki kecenderungan merokok lebih tinggi daripada bukan penerima bantuan sosial.
Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Tim Peneliti Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS UI), Teguh Dartanto, saat peluncuran hasil penelitiannya, di Jakarta, Selasa (2/7).
Ia mengatakan penerima Program Indonesia Pintar (PIP) memiliki peluang sembilan persen poin lebih tinggi untuk merokok dibandingkan bukan penerima program tersebut.
Penelitian tersebut juga menemukan penerima bansos memiliki konsumsi rokok secara nilai dan kuantitas lebih besar dibandingkan bukan penerima bantuan sosial.
"Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki pengeluaran rokok 3.660 rupiah per kapita per minggu dan 3,5 batang per kapita per minggu lebih tinggi dibandingkan bukan penerima program," lanjutnya.
Teguh mengatakan penelitian tersebut menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2016 dan 2017 serta data Survei Kehidupan Keluarga Indonesia (IFLS) Gelombang IV dan V.
Menurut dia, temuan penelitian itu harus disikapi secara hati-hati, tidak dengan serta merta bantuan sosial dihentikan. "Bantuan sosial secara tujuan bagus, tetapi keefektifannya berkurang karena ada perilaku merokok dari para penerima bantuan," sebutnya.
Dalam penetian tersebut, kata Tegus, juga ditemukan bahwa indikator sosial ekonomi penerima bansos yang merokok lebih rendah daripada penerima bansos yang tidak merokok. "Keluarga penerima bansos yang merokok memiliki konsumsi kalori, protein, lemak, dan karbohidrat yang jauh lebih rendah daripada penerima bansos yang tidak merokok," kata dia.
Penelitian tersebut juga menemukan hubungan antara tingkat pendidikan anak penerima bantuan sosial dengan perilaku merokok keluarga. Ternyata, capaian pendidikan anak dari keluarga penerima bansos yang merokok jauh lebih rendah daripada keluarga penerima bansos lain yang tidak merokok.
"Selain itu, keluarga penerima bansos yang merokok juga memiliki anak putus sekolah yang lebih tinggi daripada yang tidak merokok," tambahnya.
Perilaku merokok keluarga penerima bansos juga berhubungan dengan tingkat kesakitan anak. "Anak dari keluarga penerima bansos yang merokok lebih sering sakit daripada yang tidak merokok," ujarnya.
Iklan Rokok
Sementara itu, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Semuel Abrijani Pangerepan mengatakan, Kemenkominfo tengah mendiskusikan mengenai aturan dan kebijakan iklan rokok di media termasuk media daring.
"Apakah kita akan mengacu pada ranah offline? Saya rasa itu bisa jadi acuan. Itu yang kita diskusikan," katanya.
Iklan, menurut Semuel, merupakan suatu konten yang dipaksakan untuk diperlihatkan kepada audiens, termasuk anak-anak. Maka dari itu tata kelola dari iklan merupakan hal penting. eko/Ant/E-3