NAIROBI - Bank Dunia mengucurkan dana sebesar lebih dari 359 juta shilling Kenya (10 shilling Kenya = 1.059 rupiah) atau sekitar 2,5 juta dollar AS (1 doilar AS = 15.204 rupiah) untuk menggenjot usaha kecil dan menengah (UKM) di Kenya.
Spesialis sektor keuangan senior di Bank Dunia Kenya, Sameer Goyal, pekan lalu, mengatakan pada peluncuran proyek wiraswasta muda Kenya di Nairobi, Ibu Kota Kenya, 50 usaha kecil akan menerima dana hibah berbasis kinerja dengan rata-rata 50.000 dollar AS untuk setiap usaha kecil.
"Kami menargetkan untuk meningkatkan inovasi dan produktivitas di sektor swasta sehingga perusahaan-perusahaan dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan pendapatan mereka," kata Goyal.
Seperti dikutip dari Antara, Goyal mengungkapkan Kenya akan mendapatkan keuntungan dari peningkatan pendapatan devisa karena beberapa perusahaan sudah terlibat dalam perdagangan ekspor.
Juma Mukhwana, Sekretaris Utama di Departemen Negara untuk Industri Kenya, mengatakan dalam sebuah pidato tertulis bahwa bantuan keuangan ini akan ditargetkan untuk UKM di bidang manufaktur, pertanian, perumahan, dan perawatan kesehatan, serta sektor-sektor superhighway digital.
Dia menambahkan pendanaan ini akan membantu mengembangkan sektor UKM yang kuat dan tangguh dan mampu bertahan melewati guncangan lokal dan global.
Dampak Kekeringan
Keuangan Kenya berada di bawah tekanan dari pembayaran utang yang meningkat dan dampak dari kekeringan terburuk di kawasan Tanduk Afrika dalam empat dekade.
Pada awal Mei, lembaga pemeringkat global Moody's memangkas peringkat utang senior tanpa jaminan Kenya serta peringkat penerbit mata uang asing dan mata uang lokal jangka panjang, mengutip peningkatan risiko likuiditas pemerintah.
Perekonomian diproyeksikan tumbuh 5,8 persen pada tahun 2023, kata bank sentral negara itu pada bulan Maret, naik dari 4,8 persen pada 2022.
Bank Dunia pada akhir Mei, menyetujui pinjaman satu miliar dollar AS ke Kenya untuk mendukung anggarannya karena kekuatan ekonomi Afrika Timur itu menghadapi utang yang tinggi dan mata uang yang melemah.
Peminjaman akan dilakukan melalui instrumen yang disebut pinjaman Operasi Kebijakan Pembangunan (DPO), yang mengikat Kenya untuk melembagakan reformasi yang bertujuan menciptakan ruang fiskal, meningkatkan daya saing pertanian, dan memperbaiki tata kelola.
"Reformasi pemerintah, didukung oleh DPO, akan membantu mencapai konsolidasi fiskal, yang penting untuk mengurangi beban utang dan risiko terkait, dengan cara yang adil dan berkelanjutan," kata Aghassi Mkrtchyan, Ekonom Senior Bank Dunia di Kenya, dalam sebuah pernyataan.
Presiden William Ruto, yang terpilih tahun lalu, berjanji untuk memulihkan disiplin fiskal setelah utang publik melonjak di bawah pendahulunya.
Namun, usulannya untuk menaikkan pajak pada sebagian besar kegiatan ekonomi sebagai bagian dari rancangan undang-undang keuangan yang akan diajukan pemerintahnya di parlemen bulan depan mendapat penolakan dari pegawai negeri dan lawan politik.
Kenya memenuhi syarat untuk pembiayaan berdasarkan instrumen DPO pada tahun 2019 dan sejak itu telah menerima empat pinjaman serupa, yang terakhir pada bulan Maret.
Reformasi yang akan diadopsi Kenya berdasarkan perjanjian terbaru termasuk penghapusan penetapan harga administratif untuk sereal yang dibeli secara publik dan penyederhanaan jalan keluar negara dari investasi komersial, kata Bank Dunia.
