DHAKA - Pemerintah sementara Bangladesh akan menyiapkan dan menggelar pemilu umum di negara itu setelah mereformasi beberapa lembaga negara dan publik, termasuk komisi pemilihan umum dan kehakiman. Hal itu diungkapkan Perdana Menteri Bangladesh sementara, Muhammad Yunus, pada Minggu (18/8).
"Kami akan menggelar pemilu yang bebas, adil, dan partisipatif segera setelah menyelesaikan mandat kami untuk melaksanakan reformasi penting di komisi pemilihan umum, kehakiman, administrasi sipil, pasukan keamanan, dan media. Kami juga akan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendorong rekonsiliasi nasional," kata Yunus seperti dikutip media Bangladesh dalam pidatonya kepada diplomat asing yang terakreditasi di Dhaka.
Yunus juga menyoroti peran aktivis mahasiswa dalam menggulingkan pemerintahan mantan PM Sheikh Hasina, yang lengser setelah protes massal mahasiswa pada Juli dan awal Agustus, lapor surat kabarThe Daily Star. Yunus menggambarkan periode transisi tersebut sebagai era baru yang terinspirasi oleh para mahasiswa yang terlibat dalam protes.
Yunus dilaporkan mengatakan bahwa prioritas utama pemerintah sementara saat ini adalah mengendalikan situasi hukum dan ketertiban. "Kami akan mendekati kondisi normal dalam waktu singkat, dengan dukungan teguh dari rakyat dan angkatan bersenjata patriotik," katanya.SB/Ant/Sputnik-OANA/I-1
