Bakamla menggelar rapat perdana tim pelaksana forum Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum di tahun 2023.
JAKARTA -Bakamla menggelar rapat perdana tim pelaksana forum Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum (KKPH) di tahun 2023. Rapat yang dilangsungkan secara virtual ini dipimpin Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia dari Mabes Bakamla, Jakarta, Selasa (10/1).
Menurut siaran persnya, Laksdya Aan Kurnia mengatakan kegiatan ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2022 tentang PKKPH.
Forum KKPH bertujuan memonitor pelaksanaan dari PP tersebut. Forum KKPH diketuai Menko Polhukam, dengan keanggotaan sejumlah menteri terkait. Forum KKPH diselenggarakan minimal 2 kali setahun dan paling tidak sekali setahun melaporkan hasilnya ke Presiden.
"Forum KKPH ini dibantu tim pelaksana KKPH yang diketuai Kabakamla, bertugas memantau dan mengevaluasi kebijakan nasional, penyelenggaraan patroli, SAR, penegakan hukum dan integrasi sistem informasi kamla. Tim pelaksana KKPH minimal menyelenggarakan pertemuan 3 bulan sekali dan minimal 2 kali setahun melaporkan tugasnya ke Forum KKPH," papar Laksdya Aan Kurnia.
Pada rakor kali ini dihadiri seluruh anggota tim pelaksana. K/L terkait yang memiliki kapal patroli, termasuk juga Basarnas yang memiliki kekhususan tugas, memaparkan hasil dan capaian dari patroli mandirinya masing-masing.
Direktur Operasi Laut Bakamla Laksma Bakamla Bambang Irawan pada kesempatan paparan Bakamla menyampaikan evaluasi patroli bersama tahun 2022 dan rencana patroli bersama 2023.
Dalam paparannya, Laksma Bakamla Bambang Irawan menunjukkan nilai efektif dan efisiennya pelaksanaan patroli bersama dibandingkan dengan patroli mandiri. Perbandingan nilai harapan pemeriksaan dan nilai harapan tangkapan, membuktikan bahwa meski patroli bersama lebih singkat, namun ternyata memiliki potensi probalitas tinggi untuk lebih banyak yang diperiksa dan lebih banyak yang ditangkap.
Lebih lanjut, Plh Deputi Opslat Bakamla menjelaskan ada peningkatan rencana patroli bersama tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2023 ini, direncanakan patroli bersama dilaksanakan selama 75 hari dari tahun sebelumnya hanya 60 hari.
Selain itu wilayah patroli bersama diperluas hingga ke wilayah timur Indonesia yang sebelumnya hanya di Selat Malaka dan Laut Natuna Utara. Rencana Patroli ini telah ditetapkan berdasarkan keputusan Menko Polhukam.
"Saya mengapresiasi kinerja patroli mandiri dan patroli Bersama tahun 2022, saya berharap tahun 2023, kita dapat meningkatkan sinergitas dalam menjaga keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di laut Indonesia untuk menghadapi dinamika ancaman maritim. Kita patut bersyukur karena tahun 2022 ini terjadi penurunan isu keamanan laut dibandingkan tahun 2020 dan 2021. Indeks keamanan laut Indonesia pun menunjukkan nilai yang terkendali, tetapi harus meningkat di tahun 2023," pungkas Laksdya Aan Kurnia.
