Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera melantik Panglima Kostrad (Pangkostrad) Letjen Dudung Abdurachman menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Perjalanan Dudung sempat mengemban beberapa posisi sebelum akhirnya menjadi KSAD.
Dudung yang akan menggantikan Jenderal Andika Perkasa bakal dilantik sebagai Panglima TNI. Selain itu, Jokowi pun mengagendakan melantik Kepala BNPB baru, yaitu Mayjen TNI Suharyanto yang akan mengantikan Letjen TNI Ganip Warsito.
Pria lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1988 ini ternyata dari kecabangan infanteri. Lahir 19 November 1965 itu pernah menjadi Dandim 0406/Musi Rawas di Suamtera Selatan.
Dudung lahir di lingkungan Bakangdam III/Siliwangi dari ayah bernama Nasuha yang berprofesi sebagai PNS dan ibu Nasyati.
Tepat 2018, Dudung dipromosikan sebagai Gubernur Akmil dengan pangkat Mayor Jenderal (Mayjen). Lalu ia diangkat sebagai Pangdam Jaya pada 27 Juli 2020 menggantikan Letjen Eko Margiyono.
Dudung sendiri baru menjabat sebagai Pangkostrad pada awal 25 Mei 2021. Tak sampai enam bulan, Dudung akan dilantik menjadi KSAD menggantikan Jenderal Andika yang jadi Panglima TNI.
Langkah yang cukup serius sampai dikenang publik, Letjen Dudung saat dirinya berbicara agar Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan. Saat itu, pemerintah belum resmi membubarkan FPI.
Dilanjutkan tidak hanya pada omongan saja tetapi Dudung pun memerintahkan anggotanya untuk mencopot baliho FPI dan pemimpinnya Habib Rizieq Shihab, pada November 2020. Kejadian itu terjadi di masa penyelidikan kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat, saat masih pandemi COVID-19.
"Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq, itu perintah saya, karena beberapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Itu perintah saya," ujar Mayjen Dudung di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020).
Sampai pada keterangannya, Mayjen Dudung mengatakan semua pihak harus taat terhadap hukum yang ada di Indonesia, termasuk dalam hal pemasangan baliho. Pada saat inilah dia mengucapkan agar FPI dibubarkan.
"Begini, kalau siapa pun di republik ini, ini negara hukum, harus taat kepada hukum, kalau masang baliho udah jelas ada aturannya, ada bayar pajak, dan tempat ditentukan, jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar, nggak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya. Kalau perlu, FPI bubarkan saja itu, bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari," katanya.
Pengangkatan KSAD
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sumber di Istana, Selasa (16/11/2021), pelantikan pejabat tersebut bakal dilakukan esok hari. Pelantikan bakal digelar di Istana Kepresidenan.
"Pelantikan Panglima insyaallah besok, hari Rabu," kata Jokowi.
