Untuk mengedukasi masyarakat, tidak cukup satu kali. Perlu sosialisasi berkelanjutan agar rakyat betul-betul paham penyakit yang menyerang saluran pernapasan tersebut.
JAKARTA - Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof Zubairi Djoerban mengkhawatirkan unjuk rasa di beberapa daerah untuk menolak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berpotensi menjadi klaster baru.
"Berkerumun untuk urusan apa pun, berisiko tertular dan menularkan Covid-19," katanya, di Jakarta, Jumat (23/7).
Unjuk rasa menolak PPKM berlangsung sejumlah daerah. Salah satunya di Bandung. Mahasiswa konvoi di jalan, lalu berkumpul di depan Balai Kota Bandung. Selain tidak menerapkan protokol kesehatan, aksi massa juga berakhir ricuh.
Ia mengatakan, demonstrasi selalu menghadirkan banyak orang dan cenderung mengabaikan protokol kesehatan di tengah ancaman pandemic. Hal itu berbahaya seskali. Zubairi mengatakan cukup banyak orang terlihat sehat. Padahal di dalam tubuhnya terdapat virus dan bisa menularkan. "Jadi, apa pun alasannya, berkerumun harus dilarang karena bisa menularkan Covid-19," tandasnya.
Banyak yang menyebabkan seseorang masih menolak PPKM. Salah satunya tidak memahami bahaya Covid-19. Oleh sebab itu, perlu edukasi berulang-ulang agar masyarakat memahaminya, potensi risiko, dan cara mencegahnya.
Untuk mengedukasi masyarakat, tidak cukup satu kali. Perlu sosialisasi berkelanjutan agar rakyat betul-betul paham penyakit yang menyerang saluran pernapasan tersebut.
Masyarakat yang sudah memahami bahaya Covid-19 wajib memberikan pemahaman kepada mereka yang belum percaya adanya virus. Tenaga medis, media massa, tokoh agama, ketua RT/RW, lurah, kepala desa, camat dan kepala daerah harus lebih aktif mengampanyekan bahayanya.
Relaksasi
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil minta masyarakat bersabar dan berpartisipasi menurunkan angka penularan. "Akan ada proporsional relaksasi untuk daerah-daerah yang bisa mengendalikan," ujarnya.
Selama PPKM, pemerintah terus menyalurkan bantuan untuk meringankan beban masyarakat.
Rinciannya Program Keluarga Harapan menargetkan 40 juta orang. Besaran bantuan berbeda-beda. Ada program kartu sembako dengan target 18,8 juta keluarga, dan beras Bulog untuk 28,8 juta keluarga.
Selain itu, ada juga bantuan sosial tunai untuk 40 juta orang. Bansos tunai usulan pemerintah daerah bagi 5,9 juta keluarga. Potongan harga tarif listrik dan subsidi kuota internet serta bantuan untuk UMKM.
