JAKARTA - Besarnya kebutuhan perumahan di Indonesia belum mampu diimbangi oleh suplai sehingga tercatat ada backlog (kekurangan) 7,3 juta unit rumah. Pada saat bersamaan, sektor perumahan juga dihdaapkan pada banyaknya jumlah rumah tak layak huni hingga mencapai 2,3 juta unit.

Kepala Badan Pengembangan Kawasan Properti Terpadu Kadin Indonesia, Budiarsa Sastrawinata berharap semua stakeholder terkait turut membantu persoalan ini agar kebutuhan rumah layak huni itu bisa terpenuhi.

"Backlog rumah ini yang terus kita kejar dari tahun ke tahun. Dan industri properti berperan besar dalam hal ini. Memang sudah ada program sejuta rumah dari Pemerintah, harapannya penyediaan rumah murah ini terus meningkat," tuturnya dalam konferensi pers virtual Indonesia Housing Forum 2021 di Jakarta, Senin (11/10).

Dia mengakui bantuan pemerintah terkait pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) banyak mendorong gairah pembelian rumah. Langkah ini, terang dia, banyak membantu industri properti yang memang terdampak selama pandemi Covid-19.

Dia berharap keterlibatan berbagai kalangan mendorong daya pacu industri properti sehingga mampu memenuhi kebutuhan rumah masyarakat. Sektor ini, papar dia, berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi karena ada 300-an industri yang terkait.

"Lebih dari itu, sekitar ada 30 juta tenaga kerja langsung maupun yang tak langsung di sektor ini. Sehingga begitu industri bergairah akan memberi pengaruh besar terhadap perekonomian nasional," ucap dia.

Tak hanya itu, dia mengatakan pembiayaan terjangkau perumahan menjadi isu yang masih harus dicarikan solusi terbaik. Karenanya, perlu adanya formula khusus untuk memeriksa instrumen pembiayaan dari berbagai pelaku baik di sektor publik maupun swasta untuk mendanai perumahan yang terjangkau.

Rumah Layak

Ketua Penyelenggara Indonesia Housing Forum, Susanto Samsudin mengatakan ajang ini diadakan di tingkat Asia Pasifik selama 1 dekade sejak konferensi pertama tahun 2007. Di Indonesia sendiri, Indonesia Housing Forum 2021 merupakan pelaksanaan ke-3 setelah 2017 dan 2019.

Baca Juga: