Garut - Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, Nurdin Yana memastikan seleksi perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2024 di daerah itu dilakukan secara transparan menggunakan sistem komputerisasi yang tidak mungkin terjadi kecurangan.

"Untuk transparansi kita yakinkan kepada teman-teman, jangan tergoda rayuan bahwa panitia bisa melakukan apa atau bisa membantu untuk membantu kelulusan, saya kira enggak ada," kata Nurdin Yana di Garut, Selasa.

Ia menuturkan Pemkab Garut mendapatkan kuota perekrutan CPNS tahun 2024 sebanyak 200 orang di antaranya untuk tenaga kesehatan dan teknis di sejumlah organisasi perangkat daerah.

Perekrutan CPNS itu, kata dia, sudah dipersiapkan sebelumnya dengan terlebih dahulu mengusulkan ke pemerintah pusat, dan selama prosesnya dipastikan transparan tidak ada pihak mana pun yang bisa curang untuk meloloskan pelamar.

"Insya Allah kita yakin bahwa kelulusan ini bukan dengan pertimbangan tertentu tetapi adalah kemampuan sendiri, kita panitia tidak bisa melakukan apa pun," katanya.

Ia mengatakan proses seleksi pelamar CPNS itu dilakukan dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) sebagai bentuk transparansi yang hasilnya dapat diketahui langsung oleh peserta.

Pelamar, kata dia, akan langsung mengetahui nilai hasil dari CAT tersebut, sehingga dijamin tidak ada yang bisa memanipulasi data nilai tersebut, bahkan pelamar bisa mengeceknya langsung mana yang salah dan benarnya.

"Jadi setiap kita mengerjakan soal, benar salahnya itu akan kelihatan, sehingga dijamin bahwa transparansi itu akan terwujud dengan baik," katanya.

Nurdin yang menjabat sebagai Ketua Panitia Seleksi Daerah CPNS 2024 di Garut menyampaikan dalam perekrutan pegawai pemerintah tahun ini ada dua kategori yakni untuk CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang kuotanya 1.800 orang.

Ia menyampaikan seleksi CPNS tahun ini melalui tiga tahapan yakni seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar (SKD), dan seleksi kompetensi bidang (SKB) dengan pendaftaran akan dibuka mulai 20 Agustus sampai 6 September 2024.

Ia berharap proses seleksi yang transparan dapat menghasilkan pegawai pemerintahan berkualitas, memiliki kapasitas pengetahuan, perilaku, dan keterampilan psikomotorik yang baik, sehingga mampu menjalankan tugas untuk memberikan pelayanan publik.

"Sehingga nanti dia akan menjadi pilar yang akan membantu pemerintah, atau akan menempatkan dirinya sebagai pemerintah yang akan selalu hadir di tengah-tengah kebutuhan dan keperluan masyarakat," kata Nurdin.

Baca Juga: