JAKARTA - Pemerintah pusat perlu mengawasi secara ketat pengelolaan anggaran di daerah. Tujuannya agar anggaran yang dikucurkan bisa menekan angka kemiskinan, mengurangi pengangguran dan meningkatkan daya saing ekonomi suatu daerah.
"Dalam pelaksanaan Otsus (otonomi khusus) jilid dua, aspek pengawasan perlu dibenahi. Gubernur, bupati, dan organisasi perangkat daerah (OPD-OPD) harus lebih rajin turun ke lapangan untuk memastikan kendala apa yang dihadapi," tegas Kepala Suku Mamberamo Tengah, Keerom, Pius Wanimbo, melalui keterangannya, Minggu (18/12).
Pius menyebut otonomi khusus (Otsus) jilid satu sudah selesai, namun hasilnya tidak semua masyarakat merasakannya. Salah satu sebabnya adalah kurangnya pengawasan. Karena itu, dalam pengawasan perlu juga melibatkan komponen masyarakat seperti tokoh gereja dan tokoh adat.
"Otsus kemarin jilid satu itu, memang tidak sampai, tidak menyentuh ke masyarakat, yang lebih khusus itu masyarakat yang ada di daerah-daerah terpencil. Otsus jilid satu gagal karena pemerintah daerah tidak pernah turun ke lapangan, langsung ke masyarakat terkait. Jadi tidak ada koordinasi," ujar Pius.
Metika Otsus jilid dua sedang diwacanakan, banyak tokoh masyarakat yang menolaknya karena mereka menilai Otsus telah gagal, untuk apa dilanjutkan. Namun, dia bersama 13 Kepala Suku dari Pegunungan Tengah yang berdomisili di Keerom, yang tergabung dalam wadah Rukun Keluarga Pegunungan Tengah (RKPT), sepakat mendukung Otsus tetap dilanjutkan karena masyarakat Papua masih membutuhkan Otsus untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain di Indonesia.
"Pemerintah pusat sudah berikan dana (Otsus), berarti tolong pemerintah daerah kelola dengan baik, tolong diperhatikan pengangguran atau lapangan kerja yang banyak supaya tingkat pengangguran menurun," tegas Pius.
