PEKANBARU- Keterbatasan anggaran Pemerintah dalam membangun proyek infrastruktur perlu disiasati dengan skema pendanaan yang tepat. Hal itu agar proyek strategis nasional bisa berjalan sesuai target, sehingga bisa menopang pertumbuhan ekonomi.
Selain meringankan beban anggaran, skema pembiayaan juga harus menguntungkan bagi swasta atau perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai mitra kerja sama Pemerintah. Dengan demikian, semakin banyak perusahaan swasta dan BUMN yang tertarik berpartisipasi dalam proyek yang menggunakan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau yang juga dikenal dengan Public Private PartNership (PPP).
Direktur Utama PT Adhi Jalintim Riau, Pulung Prahasto saat meninjau proyek preservasi Jalan Lintas Timur (Jalintim) Riau di Pekanbaru, pekan lalu mengatakan sebagai anak perusahaan salah satu BUMN konstruksi yaitu Adhi Karya, pihaknya berupaya mendukung pembangunan proyek-proyek infrastruktur strategis Pemerintah.
"Untuk proyek KPBU Jalintim Riau kami menawarkan skema Available Payment Method" yang menarik ke PUPR. Sebab, Kementerian tidak mengeluarkan anggaran sekaligus senilai 1,6 triliun rupiah, tetapi secara bertahap selama 15 tahun," jelas Pulung.
Selama tiga tahun masa konstruksi jelasnya, PUPR hanya mengeluarkan anggaran sebesar 389 miliar rupiah, ditambah pajak dan asuransi menjadi sekitar 407 miliar rupiah. Setelah tiga tahun masa konstruksi, pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab kontraktor selama 12 tahun dengan biaya konsesi yang dibayarkan Pemerintah sebesar 147 miliar rupiah per tahun.
"Available Payment meringankan PUPR sebagai pengguna anggaran karena pembayaran tidak dilakukan sekaligus untuk satu proyek, dengan demikian, anggaran bisa digunakan untuk membangun proyek-proyek lainnya," kata Pulung.
Di sisi lain, model pembiayaan available payment untuk skema KPBU memberi kepastian penerimaan kepada kontraktor karena juga dijamin asuransi, sehingga memudahkan dalam pengelolaan cashflow, terutama dalam memenuhi kewajiban ke bank.
Untuk proyek tersebut, Adhi dipercaya PUPR mengerjakan proyek di tiga seksi sepanjang 43 kilometer (km), mulai dari Simpang Kayu Ara, Pekanbaru hingga Batas Kabupaten Pelalawan sepanjang 3,6 km, lalu dari Pelalawan ke Sikijang Mati sepanjang 9,1 km dan dari Sikijang Mati ke Simpang Lago sepanjang 30,3 km.
Selain preservasi jalan, ruang lingkup proyek juga termasuk perbaikan empat jembatan sepanjang 60 meter dan pembangunan satu unit Fasilitas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB). Empat jembatan yang direhabilitasi yaitu Jembatan Sei Kelapas sepanjang 18 meter (m), Jembatan Sei Kiap 18 m, Jembatan Kerinci Kecil 10 m dan Jembatan Kerinci Besar 14 m.
Biaya Logistik
Sebelumnya, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan proyek preservasi Jalintim Sumatera di Provinsi Riau dengan skema KPBU untuk mempertahankan fungsi jalan raya, termasuk jembatan.
"Jalan ini akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan juga menjaga inflasi. Kalau jalan rusak, inflasi naik karena menyebabkan biaya logistik menjadi lebih mahal," kata Basuki.
