SYDNEY - Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan pada Kamis (14/6) pemerintahnya akan memblokir pembangunan kedutaan Rusia baru di dekat gedung parlemen negara itu, dengan alasan mengancam keamanan nasional.
Rusia saat ini memegang hak sewa untuk sebidang tanah di dekat Gedung Parlemen di ibu kota Australia Canberra, yang direncanakan untuk gedung kedutaan baru.
Albanese mengatakan, setelah menerima saran dari badan intelijen, undang-undang baru akan diperkenalkan untuk memblokir pembangunan atas dasar keamanan nasional.
"Pemerintah telah menerima nasihat keamanan yang sangat jelas mengenai risiko yang ditimbulkan oleh kehadiran (gedung) Rusia yang begitu dekat dengan Gedung Parlemen," katanya kepada wartawan.
"Kami bertindak cepat untuk memastikan lokasi sewa tidak menjadi kehadiran diplomatik formal."
Undang-undang baru, yang telah mendapatkan dukungan bipartisan, tidak menghentikan Rusia untuk memiliki jejak diplomatik di Australia, membangun kedutaannya begitu dekat dengan parlemen.
Menteri Dalam Negeri Australia Clare O'Neil menggambarkan lokasi itu "berbatasan langsung" dengan gedung parlemen.
"Masalah utama dengan usulan kedutaan Rusia kedua di Canberra adalah lokasinya," katanya.
"Pemerintah telah menerima saran keamanan nasional yang jelas bahwa ini akan menjadi ancaman bagi keamanan nasional kita dan itulah sebabnya pemerintah bertindak tegas hari ini untuk menyelesaikan masalah yang sudah berlangsung lama ini."
Albanese mengharapkan beberapa pukulan balik dari para diplomat Rusia di Australia, yang sebelumnya mengancam akan melawan kasus tersebut di pengadilan.
"Kami akan menunggu respons apa yang terjadi, tapi kami juga sudah mengantisipasi itu," katanya.
"Kami tidak berharap Rusia berada dalam posisi berbicara tentang hukum internasional, mengingat penolakan mereka terhadapnya secara konsisten dan berani dengan invasi mereka ke Ukraina."
Kedutaan Rusia sebelumnya telah menyatakan berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan, meskipun ada keberatan dari Australia.
