SYDNEY - Australia pada Rabu (21/4) mengumumkan akan membatalkan kesepakatan yang memungkinkan pemerintah negara bagian untuk bergabung dengan inisiatif Jalur Sutra Baru (Belt and Road Initiative/BRI) yang digagas Tiongkok, dengan alasan bahwa kesepakatan itu tidak konsisten dengan kebijakan luar negeri mereka.
Sebelumnya pada tahun lalu, Canberra memperkenalkan undang-undang baru yang secara luas dipandang menargetkan Tiongkok agar memungkinkan Australia untuk membatalkan perjanjian apapun antara otoritas negara dan negara asing yang dianggap mengancam kepentingan nasional.
Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne, pada Rabu mengatakan bahwa pemerintah federal akan mengesampingkan keputusan pemerintah Negara Bagian Victoria untuk turut serta dalam BRI, jaringan investasi yang luas yang menurut para kritikus adalah selubung bagi Beijing untuk menciptakan pengaruh geopolitik dan keuangan.
Payne mengatakan dua dokumen nota kesepahaman dan perjanjian kerangka kerja yang diteken masing-masing pada 2018 dan 2019, termasuk di antara empat dokumen yang akan ia batalkan di bawah pemerintahan Australia yang baru saat ini.
"Saya menganggap empat pengaturan ini tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri Australia atau merugikan hubungan luar negeri kita," kata Menlu Payne.
Pengumuman itu datang pada saat hubungan yang memburuk antara Beijing dan Canberra, dengan kedua pemerintah berselisih tentang perdagangan dan bersaing untuk mendapatkan pengaruh di Pasifik.
Australia telah membuat berang Tiongkok saat menyerukan penyelidikan independen terhadap asal-usul pandemi virus korona, yang muncul di Kota Wuhan di Tiongkok dan langkah terbarunya yaitu membatalkan kesepakatan BRI, kemungkinan akan semakin mengobarkan ketegangan.
Hubungan Memburuk
Di bawah konstitusi Australia, pemerintah federal bertanggung jawab atas urusan luar negeri dan pertahanan. Negara biasanya memberikan layanan seperti kesehatan dan pendidikan, tetapi pada kenyataannya sering tumpang tindih.
Sebelumnya Canberra telah mengambil langkah-langkah untuk membatasi pengaruh Tiongkok di negara itu, termasuk melarang raksasa telekomunikasi kontroversial Huawei membangun jaringan 5G Australia dan memperketat undang-undang investasi asing untuk perusahaan.
Hubungan diplomatik antara kedua negara telah mencapai titik terendah sejak penumpasan Lapangan Tiananmen 1989 yang mematikan, ketika Australia mempermasalahkan isu hak asasi manusia di Xinjiang dan Hong Kong sepanjang 2020 lalu.
Selain itu Beijing pun telah memberlakukan tarif pada lebih dari selusin produk Australia, yang oleh banyak orang dianggap sebagai hukuman atas sikap Canberra yang semakin tegas terhadap mitra dagang terbesarnya itu. AFP/I-1
