Faktor biaya dan kondisi alam yang sulit, membuat KPM di kawasan 3T terlambat menerima bansos. Bahkan, kondisi tersebut bisa jadi penyebab besarnya bansos yang tidak tersalurkan.
JAKARTA - Aturan khusus penyaluran bantuan sosial (bansos) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) tengah disiapkan. Aturan tersebut untuk memudahkan penyaluran bansos. Demikian disampaikan Menteri Sosial, Tri Rismaharini, kepada awak media, di Jakarta, Selasa (31/8).
"Aturan ini untuk mempermudah masyarakat di wilayah 3T mendapatkan hak-haknya," ujarnya. Dia menyebut, salah satu kendala penyaluran bansos adalah sulitnya medan yang harus ditempuh.
Risma menerangkan, penyaluran bantuan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 3T ditempuh dengan menumpang perahu kecil menyusuri sungai atau menyeberangi laut. Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan itu berkisar antara 200-600 ribu rupiah.
Jumlah tersebut bahkan lebih besar dari angka bantuan yang diberikan, 200 ribu rupiah."Sudah gitu taruhan nyawa. Saya akan siapkan peraturan khusus supaya mereka bisa menerima bantuan," jelasnya.
Lebih jauh Risma menyatakan, faktor biaya dan kondisi alam yang sulit, membuat KPM di kawasan 3T terlambat menerima bansos. Bahkan, kondisi tersebut bisa jadi penyebab besarnya bansos yang tidak tersalurkan.
Dia akan melakukan asesmen lebih dulu untuk memastikan pendekatan yang paling tepat. Hal ini agar penerima manfaat di kawasan 3T bisa mendapatkan haknya."Mungkin memang harus menggunakan pendekatan geografis, bukan administratif. Khususnya untuk kawasan dengan wilayah kepulauan, " katanya.
Kasus Blokir
Pada bagian lain, Mensos minta bank penyalur bantuan segera membuka kembali blokir seluruh kartu bantuan sosial (Bansos) untuk keluarga penerima manfaat (KPM) di Provinsi Riau. "Yang memblokir pihak bank karena kemensos tidak melakukannya. Kasihan, bantuannya belum diambil," tandasnya. Dia minta semua blokir dibuka.
Harus seluruh blokiran harus dibuka karena sulit kalau satu per satu. Ini demi kemudahan pencairan bantuan sosial dari kemensos bagi warga yang berada di daerah perairan dan pulau terpencil.
Tri Rismaharini menjelaskan, pihaknya melakukan pendekatan geografis. Konsepnya untuk warga yang berada di wilayah kepulauan, perairan dan terpencil.
Banknya jauh, sehingga bank yang harus datang. Jadi, supaya warga bisa mencairkan bantuan, bank harus mendatangi pulau tersebut. Apalagi kalau punya nasabah 20-50 orang. Ia mencontoh kasus di Pelalawan, Riau. Ada satu penerima bansos yang belum bertransaksi atau mencairkan bantuannya karena terkendala biaya transportasi.
"Sebab, biaya transportasi yang dikeluarkan untuk naik perahu mesin tidak sebanding dengan bantuan yang akan diterima. Selain itu, jarak tempuhnya mencapai 4 jam untuk mencapai bank terdekat di provinsi tetangga, Kepulauan Riau," katanya. Solusinya, bisa dibuat pencairan per enam bulan. Jangan diblokir per tiga bulan. Kasihan mereka.
Sementara itu, dua hari lalu, Tri Rismaharini mendirikan pusat pengembangan kewirausahaan untuk penyandang disabilitas, Sentra Kreasi Atensi (SKA) Surakarta. "Ini sudah lama sekali kami gagas dengan memanfaatkan aset Kementerian Sosial," katanya.
Ia mengatakan, untuk pusat pengembangan kewirausahaan serupa juga sudah dibuka di beberapa kota lain. Di antaranya Bekasi, Magelang, dan Temanggung. Dalam waktu dekat, kemensos juga akan meresmikan di Pekanbaru.
